Ponpes Darusy Syahadah Berubah Setelah Kooperatif dengan Pemerintah

Awalnya hanya pesantren kecil dengan murid terbatas, di lokasi berbukit dan tanah merah yang
tandus.

Aktivitas pendidikan tingkat diniyah di pesantren ini dimulai Januari 1994.

Ini setahun setelah Abdullah Sungkar mendirikan Al Jamaah Al Islamiyah di Malaysia, dan organisasi ini mengembangkan jaringan lamanya di Indonesia.

Beberapa bulan kemudian, tepatnya Juli 1994, unit Takhassus atau pendidikan level Kulliyyatul
Mu’allimin pun dibuka.

Sabarno alias Amali, alumni angkatan kedua Ponpes Darusy Syahadah menceritakan kondisi awal pesantren yang gersang, bertanah merah, dan hanya memiliki dua bangunan kecil untuk santri.

Sumber air di kawasan berbukit-bukit itu juga terbatas, dan bahkan kemudian mengering. Ia tak
menampik pengaruh gerakan JI kuat ditanamkan di pesantren ini.

Secara pribadi pun Sabarno mengakui dekat dengan almarhum Gempur Budi Angkoro alias Urwah.
Bahkan mereka masih berkerabat dari jalur ayah mereka.

Sekarang, setelah 30 tahun didirikan dan sudah meluluskan ribuan alumni, Sabarno melihat ada
banyak perubahan di dalam pesantren.

Sepuluh tahun terakhir, Sabarno bahkan mengaku tidak pernah datang ke almamaternya ini, karena
berstatus DPO alias buron Densus 88 Antiteror.

Standar operasi Jamaah Islamiyah, dalam posisi seperti itu setiap anggota tidak boleh lagi bergiat atau berinteraksi dengan organisasi sayap dan almamaternya.

Perubahan signifikan Ponpes Darusy Syahadah adalah pada akhirnya bersedia kooperatif dengan aparat keamanan dan pemerintah.

Hampir setahun lalu, tepatnya 27 September 2023, Ustad Mustaqim Safar memfasilitasi kehadiran
tim Cegah Densus 88 Antiteror dan Kemenag Boyolali.

Kegiatan ini juga dihadiri tokoh penting organisasi JI, Ustad Siswanto, yang pernah ditangkap aparat hukum terkait aktifitas organisasi ini.

Mereka menggelar dauroh atau pertemuan akbar ‘Sosialisasi Kebangsaan’. Sekira 250 guru,
pengurus pondok, dan santri mengikuti acara ini.

Tiga isu disampaikan oleh tim Densus 88 Antiteror yang diwakili AKBP Goentoro Wisnu, mengenai
efek intoleransi, terorisme, dan radikalisme.