Bawaslu Bangka Selatan Bentuk Tiga Pokja, Mata-matai Potensi Pelanggaran Pilkada

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan pengawasan untuk mengantisipasi potensi pelanggaran Pilkada Serentak 2024.

Untuk melakukan pengawasan tersebut Bawaslu Bangka Selatan telah membentuk tiga kelompok kerja.

Pokja nantinya akan memata-matai sekaligus mengantisipasi potensi pelanggaran yang dilakukan pasangan calon kepala daerah, simpatisan, masyarakat maupun aparatur sipil negara (ASN) hingga TNI-Polri.

Sehingga pemilihan serentak yang bersih, adil, transparan dan berkualitas dapat terwujud.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, Azhari mengatakan terdapat tiga pokja yang dibuat oleh pihaknya selama masa kampanye berlangsung sejak tanggal 25 September sampai 23 November 2024 mendatang.

Pembentukan pokja ini merupakan langkah penting dalam rangka menjaga integritas dan kualitas pemilihan kepala daerah, khususnya pemilihan bupati dan wakil bupati.

Melalui pembentukan pokja dapat pencegahan dan menekan pelanggaran pada tahapan pemilihan.

“Ada tiga pokja pengawasan yang kita bentuk dengan melibatkan pihak terkait di luar Bawaslu. Mulai dari pemerintah daerah, TNI dan Polri,” kata dia kepada Bangkapos.com, Senin (30/9/2024).

Azhari memaparkan tiga pokja itu masing-masing memiliki tugas dan kewenangan sesuai yang telah ditetapkan.

Pertama, Pokja isu-isu negatif bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan terhadap isu-isu negatif yang dapat mempengaruhi integritas dan transparansi proses pemilihan.

Mulai dari money politics atau politik uang, black campaign atau kampanye hitam, penyebaran berita bohong alias hoaks, intimidasi dan praktik-praktik curang lainnya.

Kedua, Pokja pengawasan kampanye untuk memfasilitasi dan koordinasi pencegahan dan penindakan pelanggaran kampanye dan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Pokja itu juga sekaligus mengkoordinasikan dan pengendalian administrasi pada tahap penyusunan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban anggaran kampanye.

Ketiga, Pokja netralitas ASN dan TNI-Polri bertujuan untuk mengantisipasi pencegahan potensi pelanggaran dan memastikan netralitas serta tidak terlibatnya aparatur sipil negara ASN, TNI dan Polri dalam aktivitas politik selama tahapan pemilihan.

Ranah kerja dari pokja ini membahas segala dinamika dan mencari jalan keluar guna mengatasi persoalan yang muncul berkaitan dengan netralitas pada tahapan Pilkada 2024.