PJ Wali Kota Sudah Tahu Nama ASN dan Honorer Diduga Tak Netral di Pilkada dan Akan Diperiksa BKPSDMD

Fahrizal menjelaskan, proses pemeriksaan akan dilakukan dengan hati-hati dan berlandaskan aturan yang berlaku. 

"Kami akan melakukan pemanggilan terlebih dahulu, lalu memeriksa ASN dan honorer yang namanya disebutkan dalam laporan. Setelah itu, baru akan diputuskan langkah selanjutnya. Tidak bisa tergesa-gesa, kita harus mengikuti aturan yang ada,"ujar Fahrizal.

Ia menegaskan bahwa seluruh ASN dan tenaga honorer Pangkalpinang telah diingatkan berkali-kali untuk menjaga netralitas, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun di media sosial. 

"ASN dan honorer diminta tidak memasang konten kampanye di status WhatsApp atau media sosial lainnya, baik di Instagram atau Facebook," jelasnya.

Meski laporan ini merupakan laporan tertulis pertama yang diterima pihak BKPSDMD, Fahrizal mengaku pihaknya sudah kerap mendapat laporan lisan terkait netralitas ASN, namun tak dapat bertindak tanpa data yang jelas. 

"Untuk laporan lisan, kami memang tidak bisa menindaklanjutinya. Kami harus berpegang pada bukti konkret," tambahnya.

Lebih lanjut, BKPSDMD akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pangkalpinang untuk memastikan proses klarifikasi berjalan sesuai prosedur. Jika terdapat dugaan pelanggaran, Fahrizal menegaskan akan ada tindakan lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami akan bekerja sama dengan Bawaslu untuk menggali lebih dalam, terutama bila ada pelanggaran nyata. Harapan kami, kasus ini menjadi yang terakhir. ASN memang harus netral dan tidak menciderai prinsip demokrasi," ungkapnya.

Tuntutan Massa Pendemo

Kesatuan Aksi Harapan Masyarakat Indonesia (KAHMI) Pangkalpinang dan Tim Kotak Kosong Kota Pangkalpinang menggelar aksi damai di depan kantor Wali Kota Pangkalpinang.

Ratusan pendemo datang ke halaman Kantor Wali Kota Pangkalpinang untuk memperjuangkan demokrasi, keadilan dan kebebasan dalam proses pemilihan.

Dalam aksi tersebut, KAHMI Pangkalpinang membawa berbagai spanduk yang mengekspresikan keresahan mereka.

Beberapa spanduk bertuliskan, "Jangan Kotori Kampung Kami dengan Ulah Norakmu" dan "Sikat Habis RT/RW yang Tidak Netral," menyerukan pentingnya netralitas pejabat lokal, mulai dari RT/RW hingga tingkat kelurahan dan kecamatan.

Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama turun langsung menemui massa aksi yang didampingi pejabat pimpinan tinggi Kota Pangkalpinang.

Aksi ini juga diawasi ketat oleh tim keamanan dari kepolisian, yang berada di barisan terdepan untuk menjaga ketertiban jalannya demonstrasi.