PJ Wali Kota Sudah Tahu Nama ASN dan Honorer Diduga Tak Netral di Pilkada dan Akan Diperiksa BKPSDMD

Salah satu tuntutan utama yang disampaikan KAHMI adalah terkait dugaan ketidaknetralan beberapa ASN, honorer, hingga lurah di Kota Pangkalpinang yang diduga berpihak pada calon tertentu dalam Pilkada. 

Ketua Koordinator Tim Kolom Kosong Kota Pangkalpinang , Eka Mulia Putra menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan tentang ketidaknetralan pejabat dan ASN, yang bahkan melibatkan RT/RW dalam upaya mengumpulkan data pemilih serta dugaan penyalahgunaan jabatan untuk menjanjikan politik uang.

"Kami hadir hari ini untuk mengingatkan Penjabat Wali Kota bahwa ASN dan honorer, dari camat hingga RT/RW, harus netral. Pilkada harus bebas dari praktik yang menciderai demokrasi. Tidak bisa dibayangkan jika aparat setempat justru berpihak dan memanfaatkan wewenangnya. Ini adalah tuntutan kami," tegas Eka Mulia Putra dalam orasinya.

"Semua pejabat di Pemkot Pangkalpinang ini sudah dikondisikan oleh paslon, sehingga bisa bebas menciderai demokrasi pada momen Pilkada ini, ada yang membentengi dibelakangnya," tambahnya.

Eka juga mengungkapkan bahwa beberapa anggota timnya mengalami pelecehan verbal melalui media sosial oleh sejumlah honorer yang dinilai tidak netral. 

Ia mendesak Wali Kota untuk mengambil langkah tegas terhadap ASN dan honorer yang terindikasi tidak netral dalam kontestasi politik ini.

Kepada Bangkapos.com, Eka menegaskan, KAHMI akan terus mengawal respons dari Penjabat Wali Kota Pangkalpinang terkait tuntutan ini. 

Ia berharap ada sanksi yang jelas dan tegas bagi ASN maupun honorer yang terlibat dalam praktik ketidaknetralan.

Menurutnya, keberpihakan para aparatur ini bukan hanya mencoreng wajah demokrasi, tapi juga mempengaruhi hasil Pilkada yang seharusnya jujur dan adil.

"Kami akan terus menunggu keputusan Pj Wali Kota terkait langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini. Ini bukan hanya soal Pilkada, tapi juga soal kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," ujar Eka.

Dia menegaskan, aksi ini menandai desakan serius dari masyarakat agar ASN dan honorer menjaga netralitas, menegaskan bahwa di tengah pesta demokrasi, keberpihakan aparatur hanya akan mencederai keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah/Hendra)