Pilkada Untuk Siapa?

Oleh Masmuni Mahatma (Ketua Tanfidziyah PWNU Kepulauan Bangka Belitung)

Sebentar lagi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak akan digelar. Momentum pesta demokrasi kali ini dianggap terobosan terbaru sepanjang sejarah.

Sebab dilangsungkan serentak di seluruh propinsial dan kabupaten/kota di Indonesia. Apakah ini menandai tumbuhnya kedewasaan berdemokrasi? 

Tergantung bagaimana mengiris dan menempatkannya dalam dinamika politik kepartaian dan etika berdemokrasi dari elemen bangsa.

Terpulang juga pada cara konstituen politik atau rakyat mencerna dan menyikapi serasional dan seproporsional mungkin. Karena dalam demokrasi, rakyat yang mempunyai peran signifikan dan penentu strategis.

Tanpa kehendak dan suara rakyat, pesta demokrasi akan hambar. Tidak menarik dan jauh dari harapan kolektifitas kebangsaan.

Apalagi kalau jelas-jelas hanya menjadi ritual elit politik atau politik kelas elit, pasti demokrasi akan mengalami kejumudan bukan kemajuan. Bahwa elit politik senantiasa lihai, piawai, dan lincah dalam mengecoh konstituen, memang itu salah satu realita “kebiasaan”nya.

Namun demikian, sepanjang konstituen tetap mengedepankan kritisisme dan akal sehat, keterkecohan tidak akan berlarut. Bahkan bisa jadi elit politik yang kelak justru terkecoh. Wajar kalau politik sering diplesetkan jadi “pulitik,” pura-pura simpati tapi tetap licik.

Ada banyak fakta politik yang dapat dijadikan salah satu pembacaan bersama. Dari pilkada ke pilkada, pilgub ke pilgub, pilpres ke pilpres, fakta membuang kawan yang berkeringat dan merangkul lawan yang pengecut, seakan menjadi tradisi demokrasi politik mereka yang menang dan berkuasa. Bukan pemandangan aneh, tapi menggelikan dan kehilangan arah.

Bukan tradisi demokrasi yang baik, namun mengabaikan dan menguburkan nilai-nilai luhur demokrasi itu sendiri. Demi menjaga martabat dan marwah demokrasi, seyogiyanya konstituen merapatkan barisan dan mengentalkan sikap menghadapi pilkada serentak ini. Lengah dan terlambat, demokrasi akan menyuguhkan sirkus hipokritisme elit politik semata. 

Kotak Kosong

Fenomena kotak kosong yang mengiringi persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak ini, diakui atau tidak, merupakan kesepakatan politik kepartaian yang jauh dari nilai-nilai etik demokrasi.

Ini salah satu pola “penggiringan” berbasis ambisi dan tendensi kuasa berlebih di kalangan elit partai politik (parpol). Ini tidak mungkin terjadi tanpa “deal politik” yang memuaskan kalangan parpol.

Sebab dalam politik, sebagaimana sering mengemuka, memang tidak pernah ada “makan siang gratis.”

Semua perlu dilampiri sentuhan-sentuhan “romantis” ala tarian partai politik. Sekali lagi, kesepakatan minus nilai-nilai etik ini adalah disorientasi berdemokrasi.