Pilkada Untuk Siapa?

Ditetapkannya satu pasangan calon belaka, diakui atau tidak, sebetulnya menyudutkan rakyat untuk melanggengkan status quo yang telah dikawal partai dengan pelbagai kontrak politiknya.

Lagi-lagi, realita ini hanya (akan) menguntungkan rezim status quo dengan kroni-kroni politiknya tanpa sedikit pun memberikan ruang evaluatif-transformatif terhadap rakyat.

Ibaratnya ini ganti kertas tapi tulisan tetap sama buramnya. Betul-betul ritualitas pemenuhan hasrat politik oligarkis yang jauh dari moralitas demokrasi.

Ketika olgiarki politik ditradisikan, yang akan menyeruak adalah kompromi-kompromi kuasa yang terus berbenturan dengan etika demokrasi. Konsekuensinya, demokrasi tidak akan bertumbuh dengan sehat dan menyegarkan.

Demokrasi akan berada diantara persimpangan mengasah kehendak dan kemerdekaan politik rakyat atau justru menyalibnya penuh jebakan.

Dari sini korban-korban politik akan berjatuhan dan berserakan. Budaya dan tendensi rezimentasi juga terus tidak terelakkan. Ekspresi demokrasi akan pucat. Polarisasi politik mudah meningkat. Dan rakyat sangat sulit untuk berdaulat.

Padahal kata Gus Dur (1995 : 337), demokrasi politik tidak boleh dilepaskan dari esensi kemanusiaan dan moralitas.

Demokrasi dan politik itu berasal dari aspirasi dan cita-cita luhur rakyat untuk mewujudkan kemerdekaan serta ketenteraman memekarkan sosial berkebangsaan. 

Bahkan seorang Mahatma Gandhi pun, lanjut Gus Dur, dalam berdemokrasi tiada henti memoralkan politik bukan malah mempolitisir moral itu sendiri. Jika esensi dan moralitas berdemokrasi sudah diabaikan, lalu pilkada serentak semacam ini diperuntukkan untuk siapa?

Untuk rakyat yang selalu tulus bersikap tapi seringkali jadi korban atau bagi kaum elit parpol yang cukup paham menikmati lezatnya memainkan kekuasaan? Mari kita cermati seksama. (*/E1)