Sekber Moderasi Beragama

Sebab nasionalisme dan agama tidak terpisah. Keduanya adalah satu tubuh dan sealur napas dalam konteks mengentalkan harmoni berkebangsaan. Kalkulasi etik itu adalah komitmen terhadap kebangsaan, anti kekerasan, dan mengakrabi kearifan lokal tiap-tiap daerah di Indonesia.

Terlebih, menirukan perspektif Jokowi Dodo, Sang Presiden lincah ini, penguatan moderasi beragama merupakan modal dasar untuk menjaga keutuhan dan meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Anggapan bahwa tanpa moderasi beragama hal-hal sosial kebangsaan akan berjalan, sekali lagi, tidak dimungkiri. Akan tetapi mengabaikan moderasi beragama, pijakan dasar kebangsaan dan kenegaraan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika, justru bisa-bisa terganggu dan retak-layu sebelum matang.

Di sini urgensi sekber moderasi beragama menemukan ruang dan momentum strategisnya. Ia perlu terus dipompa, didandani, diinternalisasi dan diimplementasikan dalam lajur serta jalur-jalur sosial kebangsaan. Ia mesti dipastikan menjadi sikap kolektif kebangsaan, bukan semata potret ide, gagasan, atau konsep dalam seminar dan pelatihan-pelatihan.  

Apalagi moderasi beragama bukan take it for granted, hal yang hadir tiba-tiba, datang seketika tanpa diikhtiarkan. Sebagai modal dasar sedari awal bangsa ini dimerdedakan, secara substansial moderasi beragama telah larut dalam spirit maupun orientasi primer kebangsaan. Sila-sila dalam Pancasila, misalnya, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, jelas mengajak elemen bangsa untuk matang beragama, dewasa dari dan untuk kemanusian, serta komitmen demi tegaknya persaudaraan berkebangsaan. Sebab kata Sayyidinia Ali kw.

Setiap manusia pasti berada pada dua jalur kebersaudaraan. Pertama, sesaudara atas nama iman dan ketakwaan. Kedua, sesaudara dari dan untuk harmoni kebangsaan. Ini yang sering diistilahkan ukhuwah imaniyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah.

Urgensi sekber ini, masih perspektif Presiden Jokowi Dodo, agar gerakan moderasi beragama terus terarah, sistematis dan membumi melalui kebijakan koordinatif, kolaboratif dan berkelanjutan. 

Di sini letak kesepahaman pemikiran dan tindakan kolektif antar Kementerian dan Lembaga, termasuk pemerintah daerah, untuk terus bertumbuh saling menguatkan. 

Sehingga urusan intoleransi beragama, tidak lagi berada di pundak Kementerian Agama. Ia menjadi panggilan dan tanggungjawab kolektif Kementerian dan Lembaga yang resmi diamanahkan dalam regulasi. 

Seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan lain-lain.

Mengawal Indonensia

Untuk mengawal Indonesia sebagai bangsa besar yang religius dan majemuk, sekber moderasi beragama adalah upaya cermat dan prospektus. Bahwa kita bukan negara agama, tidak usah diperdebatkan lagi.

Namun demikian, masyarakat bangsa ini menganut dan mempunyai kesadaran religius jelas tidak bisa diabaikan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah panduan konstitusional-ideologis pikir dan laku sosial kebangsaan masyarakat yang cukup menggairahkan. 

Sila ini, diakui atau tidak, banyak membantu masyarakat Indonesia siaga harmoni memadukan antara semangat, spirit, dan hak beragama maupun berbangsa dalam satu tarikan napas. Sehingga aspirasi dan hak beragama tetap menemukan ruang kreasinya, juga kesadaran dan loyalitas kebangsaan pun memiliki medium ekspresif tersendiri.

Sekber moderasi beragama, salah satu pilar gerak mengawal laju-tumbuh Indonesia. Falsafah Bhineka Tunggal Ika, senantiasa berdampingan bahkan dapat dikuatkan oleh gerakan moderatif beragama. Melalui gerakan moderasi beragama, Indonesia sebagai bangsa majemuk tapi religius akan menjadi bangsa teladan di era modern-industrialistik.