Bawaslu Bangka Selatan Gandeng Media Massa Awasi Pelaksanaan Pilkada 2024

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggandeng media massa untuk ikut mengawasi pelaksanaan pungut dan hitung pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Basel. 

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, Amri R mengatakan, media massa adalah pilar demokrasi yang juga bisa memberikan informasi yang sesuai dan benar kepada masyarakat. Khususnya terkait pelaksanaan proses demokrasi yang ada di daerah, utamanya saat pelaksanaan pungut dan hitung. Oleh karena itu, Bawaslu meminta media berperan aktif dalam pengawasan untuk memastikan pilkada berjalan bersih.

“Kami meminta peran aktif kawan-kawan media untuk mensukseskan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pilkada. Apalagi KPU telah melaksanakan pendistribusian logistik pilkada di seluruh kecamatan,” kata Amri kepada Bangkapos.com, Selasa (26/11/2024).

Amri menjelaskan pentingnya menjalin kerja sama untuk mewujudkan pilkada yang aman, damai dan kondusif. Semua pihak memiliki kewajiban dalam mengawasi jalannya pesta demokrasi tersebut. Hal itu sesuai dengan keterbatasan Bawaslu, sehingga peran media untuk ikut serta mengawasi pelaksanaan pesta demokrasi di Bangka Selatan sangat penting. Belum lagi guna melakukan tahapan sosialisasi pencegahan pelanggaran pilkada.

Seperti diketahui, selama masa tenang dan pada hari H pelanggaran pilkada rawan terjadi. Utamanya praktik money politics  maupun pelanggaran lainnya yang menjadi atensi Bawaslu. Selain itu media massa ditargetkan bisa ikut andil dalam upaya preventif atas perkembangan berita bohong dan provokatif di masyarakat. Tanpa ada informasi dari media, pihaknya sangat kesulitan untuk mendapatkan informasi terkait pelanggaran pilkada, karena terbatasnya anggota yang bertugas.

“Dengan adanya media, Bawaslu dapat mengambil langkah dalam penanganan dugaan pelanggaran pilkada dan melakukan penindakan atas pelanggaran tersebut,” jelas Amri.

Dirinya mengakui sinergi antara Bawaslu, media, dan masyarakat dalam memantau pelanggaran dapat mensukseskan pelaksanaan pilkada. Media memiliki peran strategis, tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membantu mengidentifikasi potensi pelanggaran. Oleh karena itu, dirinya meminta masyarakat untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi.

Sejauh ini pihaknya juga belum menerima laporan adanya lembaga pemantau dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Sesuai ketentuan lembaga pemantau ini diberikan akses untuk memasuki area pemilihan khususnya TPS. Pemantau pilkada adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum yang ingin memantau pelaksanaan Pilkada 2024. Seperti diketahui lembaga tersebut harus mendapat sertifikasi saat melakukan tugasnya.

“Kami menyediakan ruang pelayanan laporan jika memang ditemukan pelanggaran pilkada. Berupa politik uang, netralitas ASN, atau pelanggaran lainnya. Peran masyarakat sangat penting dalam menjaga demokrasi,” ucapnya.

Amri optimis dengan adanya kerja sama yang baik pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 dapat berlangsung lancar dan demokratis. Terpenting tanpa praktik curang yang dapat mencederai integritas pilkada.

“Kami berharap media terus menjadi mitra Bawaslu dalam menjaga transparansi dan integritas pilkada,” tukas Amri. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)