CPNS 2024

Tunggu Inpres Pekan Depan, Prabowo Akan Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024

Presiden Prabowo Subianto akan mengeluarkan Instruksi Presiden soal percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK.

Editor: fitriadi
Tangkap layar YouTube Tribunnews.com
PERCEPAT PENGANGKATAN CPNS - Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyampaikan pidato sambutan dalam puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024). Prabowo akan mempercepat pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 yang sempat ditunda. 

Gibran meminta para CASN untuk menunggu informasi lebih lanjut. 

"Sudah sudah sudah ada solusinya ya. Tunggu saja," kata Gibran, saat berkunjung ke SMAN 66 Jakarta, Rabu (12/3/2025). 

Gibran menuturkan informasi tentang solusi pengangkatan CASN ini akan disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dengan kementerian terkait. 

"Nanti Pak Presiden dan kementerian terkait yang memberikan update," tuturnya. 

Rini Widyantini mengatakan tindak lanjut keputusan pengangkatan CPNS ini melalui instruksi presiden (inpres). 

"Sudah dilaporkan. Nanti akan ada instruksi presiden," kata Rini Senin (10/3/2025). 

Penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK menuai penolakan dari berbagai kalangan. 

Para CASN sendiri menolak lantaran sudah mengajukan resign atau mengundurkan diri perusahaan tempat mereka bekerja. 

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah memberikan solusi untuk CASN yang terlanjur resign agar kembali kerja di tempat lama. 

BKN membuka peluang untuk membantu calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 yang terlanjur resign agar bisa kembali bekerja di perusahaan lamanya dengan komunikasi dengan perusahaan lama tempat mereka bekerja. 

"Ini banyak masukan kepada saya untuk menunjukkan empati dari pemerintah karena ada yang sudah terlanjur keluar dari pekerjaannya dan sekarang menganggur sebelum mengetahui adanya penyesuaian waktu pengangkatan CPNS," kata Kepala BKN Zudan Arif, Senin (10/3/2025). 

Zudan mengatakan bantuan yang diberikan berupa komunikasi dengan perusahaan lama melalui pemangku kepentingan terkait.

Ia membuka ruang pendapat dan solusi dari para pemangku kepentingan itu. 

Apabila para pemangku kepentingan terkait menyetujui usulan itu, ia akan meminta para instansi kementerian/lembaga bisa mendata perusahaan para CPNS yang terlanjur mengundurkan diri tersebut untuk dihubungi oleh BKN. 

Jika CPNS tersebut sebelumnya bekerja di badan usaha milik negara (BUMN), Zudan menuturkan pihaknya akan menghubungi Kementerian BUMN agar CPNS itu bisa kembali bekerja untuk sementara waktu.

Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved