Ada Desakan Pemakzulan Gibran sebagai Wakil Presiden, Begini Rekasi Eks Ketua MK Anwar Usman

Muhammadiyah dan MUI Bantah Dukung Memakzulkan Gibran

Rencana pemakzulan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka menyeret nama Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI.

Keduanya disebut mendukung pemakzulan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Namun hal itu dibantah langsung ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas.

Anwar membantah pihaknya mendukung pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Anwar, beredar informasi yang menyatakan Muhammadiyah dan MUI mendukung agenda pemakzulan Gibran.

"Perlu saya jelaskan bahwa MUI dan Muhammadiyah tidak berpolitik praktis," kata Anwar, kepada Kompas.com, Rabu (7/5/2025).

Anwar mengatakan, wacana pemakzulan Gibran sudah jelas merupakan politik praktis

Sementara, agenda tersebut bukan urusan Muhammadiyah dan MUI.

Menurut dia, Muhammadiyah dan MUI fokus mengawal pemerintah, terutama presiden dan wakil presiden, agar berbuat baik dan berupaya mensejahterakan serta membuat masyarakat merasa aman.

"Itu (pemakzulan) urusan partai politik dan para politisi yang ada di Senayan. Silakan saja mereka untuk berbuat yang terbaik menurut mereka bagi perjalanan bangsa ini ke depannya," ujar Anwar.

Wacana pemakzulan Gibran digulirkan Forum Purnawirawan TNI-Polri.

Mereka meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mencopot Gibran dari kursi wakil presiden.

Pensiunan tentara itu juga mendesak Presiden Prabowo mencopot menteri-menteri yang diduga terlibat kasus korupsi

Selain itu, forum ini juga mendesak agar aparat negara yang dianggap masih loyal kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, ditindak secara tegas.