Masyarakat Aceh Kibar Bendera Bulan Bintang di Kantor Gubernur, Protes 4 Pulau Dimasukkan Ke Sumut

BANGKAPOS.COM,  BANDA ACEH – Keputusan Mendagri memasukkan empat pulau ke wilayah Provinsi Sumatera Utara memunculkan protes keras dari masyarakat Aceh.

Terkini, ratusan orang yang tergabung dalam Gerakan Aceh Melawan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Aceh, Senin (16/6/2025).

Mereka mengibarkan bendera Bulan Bintang sebagai simbol perjuangan masyarakat Aceh. 

Tidak hanya itu, massa yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa itu juga menolak pembangunan empat batalyon TNI di wilayah Aceh.

Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap terbitnya SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 300.2.2.2138 Tahun 2025 yang menetapkan empat pulau yang selama ini diklaim sebagai milik Aceh menjadi bagian dari wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara.

“Kami menolak pembangunan empat batalyon di Aceh,” kata Koordinator Lapangan, Ilham Rizky Maulana.

Dalam orasinya, Ilham meminta pemerintah pusat untuk tidak memecah konflik baru di Tanah Rencong. 

Ia juga meminta pemerintah untuk menjaga perdamaian Aceh yang selama ini sudah terjaga. 

“Hana peu ujoe-ujoe kamoe lahe lam konflik, Bansa Aceh nyoe bangsa prang, jadi enggak usah membangunkan singa tidur. Jangan coba-coba kami lahir dalam konflik, Bangsa Aceh ini bangsa perang,” ujarnya. 

“Tolong hargai perdamaian, kami damai bukan menyerah, kami tidak kalah. Jika mereka melanggar MoU kami siap melawan,” lanjutnya. 

Tak hanya itu, ia juga menyinggung soal Otonomi Khusus (Otsus) Aceh agar dipermanenkan sepanjang masa. 

“Kami juga minta Otsus Aceh dipermanenkan jika ingin merawat perdamaian,” tuturnya.

Melansir Serambinews.com, massa sebelum bergerak menuju Kantor Gubernur Aceh, terlebih dahulu berkumpul di Komplek Taman Ratu Safiatuddin. 

Selanjutnya, mereka bergerak menuju Kantor Gubernur Aceh sambil menyanyikan lagu-lagu yang memantik semangat dan meneriakkan kata “merdeka”.

Tak hanya itu, massa tersebut juga membawa sejumlah bendera Bintang Bulan serta spanduk bertuliskan berbagai bentuk protes terhadap keputusan Mendagri yang menetapkan empat pulau di Aceh Singkil menjadi milik Sumut.