Hidayat Arsani Ngaku Sudah Capek Bekerja Sendiri, Wagub Jarang ke Kantor, Hubungannya Tak Harmonis

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani menegaskan pentingnya setiap pejabat pemerintah menaati aturan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Pernyataan ini disampaikan Gubernur menyusul adanya pernyataan dari Wakil Gubernur Hellyana yang merasa kewenangannya dibatasi.

Dalam konferensi pers, Minggu (13/7) di kediaman dinas Gubernur Babel, Hidayat menyampaikan keheranannya atas keluhan Hellyana. Sebab menurut Hidayat, faktanya komunikasi dengan wakilnya itu lah yang sudah sangat sulit dilakukan.

“Saya sudah capek (kelelahan—red) bekerja sendiri. Beliau mengaku tidak difungsikan, padahal ke kantor saja jarang. Bagaimana bisa saya melibatkan orang yang keberadaannya pun sulit diketahui? Saya, Sekda, dan Asisten sering kesulitan mencarinya,” ungkap Hidayat.

Ia juga menekankan bahwa secara hukum, kewenangan Wakil Gubernur memang terbatas, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 33 Tahun 2018, Gubernur adalah kepala daerah sekaligus perwakilan pemerintah pusat. Wakil Gubernur hanya menjalankan tugas yang didelegasikan oleh Gubernur, tidak memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelas Hidayat.

Dirinya mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum tentu benar, apalagi menyangkut dinamika internal pemerintahan.

“Saya minta semua pihak bersikap tenang. Jangan menimbulkan kegaduhan. Pemerintah tetap bekerja seperti biasa. Jika saya merasa tak layak, saya siap mundur. Tapi sampai saat ini saya sudah menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh,” tegasnya.

Ia pun menyesalkan isu disharmoni yang mencuat dalam waktu yang singkat setelah menjabat.

“Belum tiga bulan, sudah muncul ketidakharmonisan seperti ini. Ini jadi catatan saya,” tambahnya.

Silakan Lapor

Hidayat juga mengungkapkan, tak mempersalahkan ada pihak yang berencana melaporkan kebijakannya ke Kementerian Dalam Negeri.

“Pesan saya, bekerja dengan baik saja, tidak perlu buat konten atau keluhan. Beliau (Hellyana) ingin melapor ke Mendagri atau PTUN, ya Alhamdulillah silakan saja. Jangan tidak dilaporkan, silakan lapor saja. Jangan membuat keluhan saja, agar Mendagri turun langsung ke sini. Jika saya salah, saya hormat. Jika saya benar, apa sanksinya?” ujar Hidayat.

Ia juga mengaku terakhir satu agenda dengan Wagub Hellyana pada kegiatan HUT ke-79 Bhayangkara pada Selasa (1/7) lalu di halaman Kantor Gubernur Provinsi Bangka Belitung.

“Selama hidup saya tidak mau bermusuh dengan orang, tapi saya akan lawan jika uang negara digunakan tidak sesuai aturan. Gubernur orang tertinggi, bukan saya gila hormat, tapi Wagub di bawah saya dan ikut aturan saja. Ibu mau ke mana, ikut aturan selama bawa uang rakyat, bukan hanya kerja ke sana ke sini saja,” ungkapnya.

Terkait pernyataan Gubernur Hidayat Arsani, Bangkapos.com telah berupaya melakukan konfirmasi dengan menghubungi Wakil Gubernur Hellyana melalui pesan WhatsApp (WA) dan panggilan telepon beberapa kali hingga pukul 17.30 WIB. Namun Wagub Hellyana belum memberikan tanggapan.

Renggang Sejak Awal

Sebelumnya, Wagub Hellyana mengaku hubungannya dengan Gubernur Hidayat Arsani renggang sejak awal.

“Dari hari pertama sebenarnya sudah agak susah berkomunikasi, tidak seperti biasanya waktu kampanye telepon setiap hari, bahkan video call,” kata Hellyana, Jumat (11/7), dilansir dari Antara.

Hal ini disampaikan Hellyana saat konferensi pers bersama awak media di kantor UPT PU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jalan Ahmad Yani, Tanjungpandan, Kabupaten Belitung.

Ia mengatakan, kemudian dampak kerenggangan hubungannya dengan Gubernur Babel itu membuat dirinya merasa tugas dan wewenang sebagai Wakil Gubernur dilemahkan. Hellyana juga merasakan orang-orang yang berada di sekelilingnya seakan dijauhkan sehingga dirinya merasa sendiri.

“Satu per satu mulai dari orang-orang di sekeliling, sehingga saya merasa sendiri, dan mulai dipotong-potong,” ujarnya.

Namun ia mengaku tetap menjaga hubungan komunikasi dengan Gubernur Hidayat agar tetap baik, serta berupaya menghadirkan hubungan dan komunikasi yang baik di hadapan masyarakat guna menjaga kondusifitas.

“Namun secara pribadi yang saya rasakan itu, mulai keluar surat edaran yang saya sempat komplain kepada beliau (Gubernur Babel) bahwa surat edaran itu bukan produk hukum dan bertentangan dengan Pergub,” katanya.

Hellyana sangat menyayangkan hal ini terjadi, karena bagaimanapun ia adalah representasi pemimpin yang dipilih secara sah oleh masyarakat.

Bahkan, lanjut Hellyana, dirinya kesulitan menghubungi Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Para kepala OPD tersebut terkesan abai, menjauh, dan takut dengan dirinya.

“Saya rasa ini sudah jelas. Saya pikir jangan sampai terjadi pelecehan, karena sudah jelas Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah atasan. Mereka wajib melakukan tugas-tugas ketika saya membutuhkan mereka,” ujarnya.

Dia mengaku sudah bersurat dengan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait persoalan ini dan berencana menyampaikan hal ini kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Namun saat ini saya mengabarkan kepada masyarakat bahwa kondisi seperti ini selanjutnya saya serahkan kepada masyarakat, tapi saya sudah bersurat ke DPRD Babel terkait persoalan ini,” tukasnya.