Siapa Sosok Pejabat Pemkot Pangkalpinang Diduga Tak Netral di Pilkada Ulang 2025, Videonya Viral

Tim tersebut diberi mandat untuk mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak yang terekam dalam video, termasuk dari individu yang diduga melanggar aturan netralitas. 

Imam memastikan bahwa seluruh proses akan dilaksanakan berdasarkan prosedur dan regulasi yang berlaku.

"Semua dilakukan sesuai dengan mekanisme penanganan dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 yang telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024. Hasil penelusuran ini nantinya akan dibahas dalam Rapat Pleno lanjutan untuk menentukan apakah kasus ini naik ke tahap penanganan pelanggaran," terangnya.

Bawaslu menekankan pentingnya netralitas ASN sebagai fondasi demokrasi yang sehat, khususnya dalam momentum krusial Pilkada ulang Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang tahun 2025. 

Imam mengingatkan bahwa ASN bukan hanya dituntut untuk menjaga profesionalisme, tetapi juga menjadi penyangga integritas dalam setiap tahapan pemilu.

"Kami tidak main-main. Komitmen kami adalah memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Kami juga terus mengimbau seluruh ASN untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis," kata Imam.

Dugaan pelanggaran netralitas ini mencuat setelah sebuah video beredar luas di media sosial hingga grup WhatsApp, yang menampilkan seorang ASN diduga menunjukkan keberpihakan dalam konteks politik.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)