Komisi VII DPR Dorong Optimalisasi Desa Wisata di Babel, Tekankan Infrastruktur-Pengelolaan Sampah

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Komisi VII DPR RI menyoroti potensi pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang dinilai belum tergarap secara optimal. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI sekaligus Ketua Tim Panja Standardisasi Desa Wisata, Rahayu Saraswati, saat melakukan kunjungan kerja ke Babel, Senin (8/9/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Rahayu menegaskan, pihaknya ingin mendengarkan langsung aspirasi masyarakat terkait tantangan pengembangan desa wisata di daerah.

Menurutnya, salah satu hal yang paling mendesak adalah dukungan infrastruktur dan aksesibilitas menuju lokasi wisata.

"Kita ingin dalam kunjungan kerja ini bicara mendengarkan langsung dengan masyarakat, di desa wisata tersebut apa saja yang menjadi tantangan. Kami berharap dalam hal ini Pemerintah Provinsi Babe bisa memberikan dukungan khususnya, dari infrastruktur yang dibutuhkan," ujar Rahayu Saraswati, Senin (8/9/2025).

Pihaknya pun menekankan pentingnya askesibilitas, dalam mendongkrak potensi pariwisata lokal yang ada di Negeri Serumpun Sebalai.

Selain itu pengelolaan sampah juga menjadi perhatian serius, khususnya terkait potensi pariwisata disektor wisata alam.

"Bangka Belitung sangat cantik wisata alamnya, dan itu harus dijaga. Kami berharap pembahasan Rancangan Undang-undang atau Revisi Undang-undang Kepariwisataan yang dari 2009 belum direvisi sama sekali, salah satu yang akan kami ubah yaitu adanya empat tingkatan desa wisata yaitu desa wisata rintisan, berkembang, maju dan desa wisata mandiri," bebernya.

Sementara itu terkait Desa wisata, Rahayu menekankan klasifikasi dilakukan guna dapat memberikan berbagai kebijakan secara tepat sasaran.

"Supaya jelas mana yang masih rintisian yang perlu dibantu, yang punya potensi  untuk dikembangkan dengan baik. Tidak bisa juga disamakan dengan mereka yang perlu dukungan lebih, dengan desa yang sudah mandiri," ucapnya.

Namun Rahayu Saraswati berharap seluruh desa mampu berstatus sebagai Desa mandiri, sebagai penggerak perekonomian masyarakat yang lebih baik.

"Kalau desa wisata sudah mandiri artinya sudah bisa berjalan dengan sendiri, jelas infrastruktur, fasilitas umum dan sdm sudah terlatih dengan baik. Bukan bicara ramah karena semua masyarakat indonesia ramah, tapi bagaimana mereka profesional menjalankan usaha pariwisata," ungkapnya. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)