Peran Eks Plt Kasatpol PP Basel dan 3 Tersangka Lainnya Diungkap Kejari, Ada Peluang Tersangka Baru

Adapun dalang dalam kasus korupsi ini merupakan tersangka inisial H. 

Ia merupakan eks Pelaksana tugas (Plt) Kepala Satpol-PP periode tahun 2022-2023. 

H yang memerintahkan tersangka RS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2022-2023 untuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif

Selain itu, menandatangani surat perintah membayar. 

Sayangnya, ketika dana tersebut cair uang tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan dinas tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi. 

Selain itu, tersangka RS mendapat perintah dari tersangka H telah membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban fiktif. 

Khususnya atas kegiatan program penunjang urusan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sebesar Rp412.516.414.

“Jadi tersangka H ini memerintahkan agar tersangka RS membuat laporan pertanggungjawaban fiktif alias palsu,” papar Sabrul Iman.

Adapun tersangka S selaku bendahara Satpol-PP Kabupaten Bangka Selatan tahun 2022-2023 ikut bersama-sama dengan tersangka RS guna melakukan pencairan.

S secara melawan hukum dan mentransfer uang negara secara langsung ke rekening pribadi tersangka RS. 

Ketika dana tersebut cair maka tersangka S mendapatkan imbalan uang dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Sementara tersangka lain yakni isial YP selaku penyedia dari CV. Yoga Umbara. 

YP dalam kasus ini sebagai penyedia dokumen-dokumen yang akan digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban fiktif. 

Misalnya seperti kuitansi untuk bengkel, padahal bengkel tersebut keberadaannya fiktif. 

Termasuk menyediakan jasa alat tulis kantor (ATK), makan-minum maupun pembangunan konstruksi. YP turut mendapatkan imbalan sebesar 2,5 persen dari nilai proyek.

“Selain itu turut dijanjikan oleh tersangka RS akan mendapatkan proyek-proyek lainnya di Satpol-PP Kabupaten Bangka Selatan,” urainya.

Potensi Tersangka Baru

Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung memastikan terus melakukan penyidikan secara intensif ihwal dugaan kasus tindak pidana korupsi (Tipidkor) anggaran belanja rutin Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Bangka Selatan tahun 2022-2023. 

Pemeriksaan tersebut guna menetapkan nilai kerugian termasuk tersangka baru. Pasalnya, kasus tersebut diprediksi masih akan ada tersangka lainnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Sabrul Iman mengungkapkan saat ini penyidik Tindak Pidana Khusus tengah bekerja ekstra dalam penanganan dugaan kasus korupsi belanja rutin pada Satpol-PP setempat. 

Ia memastikan siap menjebloskan pihak-pihak terkait yang ikut terlibat dalam skandal itu. Sehingga tak menutup kemungkinan bakal ada tersangka baru dalam perkara korupsi ini.

“Kita lihat fakta penyidikan. Kalau berkembang dan bisa kita dapatkan alat bukti, tersangka akan kita tambah lagi,” ujar dia kepada Bangkapos.com, Kamis (11/9/2025).

Dikatakannya sudah ada empat orang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi belanja rutin Satpol-PP Kabupaten Bangka Selatan tahun 2022-2023. 

Mereka yakni inisial H selaku mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol-PP Kabupaten Bangka Selatan tahun 2022-2023. 

Kemudian RS sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) rutin tahun 2022-2023 Lalu, S yang menjabat bendahara pada periode yang sama. Terakhir YP selaku penyedia CV Yoga Umbara.

Seperti diketahui tersangka RS dan S merupakan pegawai negeri sipil (PNS) yang masih aktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan hingga saat ini. 

Keempat pelaku diduga merugikan keuangan negara senilai Rp412.516.414 dari pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif alias palsu. 

Uang senilai tersebut diduga digunakan masing-masing tersangka untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

“Kerugian tersebut diprediksi masih akan terus bertambah seiring dengan proses penyidikan yang masih bergulir,” ucap Sabrul Iman.

Berdasarkan hasil penyidikan Satpol-PP Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2022 dan 2023 telah menggunakan anggaran sebesar Rp28.099.856.680.

Jumlah ini terbagi dalam dua tahun anggaran, pada tahun 2022 senilai Rp13.074.158.418 dan tahun 2023 sebesar Rp15.025.698.262. 

Dalam pelaksanaan kegiatan program penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan, diendus perbuatan pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif alias palsu.

Dalang dalam kasus korupsi ini merupakan tersangka inisial H.

Ia merupakan eks Pelaksana tugas (Plt) Kepala Satpol-PP periode tahun 2022-2023. 

H yang memerintahkan tersangka RS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2022-2023 untuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif

Selain itu, menandatangani surat perintah membayar. 

Sayangnya, ketika dana tersebut cair uang tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan dinas tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi. 

Selain itu, tersangka RS mendapat perintah dari tersangka H telah membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban fiktif. Khususnya atas kegiatan program penunjang urusan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sebesar Rp412.516.414.

“Jadi tersangka H ini memerintahkan agar tersangka RS membuat laporan pertanggungjawaban fiktif alias palsu,” sebutnya.

Adapun tersangka S selaku bendahara Satpol-PP Kabupaten Bangka Selatan tahun 2022-2023 ikut bersama-sama dengan tersangka RS guna melakukan pencairan. 

S secara melawan hukum dan mentransfer uang negara secara langsung ke rekening pribadi tersangka RS. 

Ketika dana tersebut cair maka tersangka S mendapatkan imbalan uang dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Sementara tersangka lain yakni isial YP selaku penyedia dari CV. Yoga Umbara. 

YP dalam kasus ini sebagai penyedia dokumen-dokumen yang akan digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban fiktif. 

Misalnya seperti kuitansi untuk bengkel, padahal bengkel tersebut keberadaannya fiktif. 

Termasuk menyediakan jasa alat tulis kantor (ATK), makan-minum maupun pembangunan konstruksi. YP turut mendapatkan imbalan sebesar 2,5 persen dari nilai proyek.

“Selain itu turut dijanjikan oleh tersangka RS akan mendapatkan proyek-proyek lainnya di Satpol-PP Kabupaten Bangka Selatan,” urainya.

Dengan penanganan kasus korupsi ini Sabrul Iman mewanti-wanti agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan agar bekerja secara profesional.

Ia tak segan-segan melakukan tindakan tegas terhadap ASN nakal yang masih berani melakukan korupsi. 

Sampai saat ini proses pencegahan korupsi masih terus dilakukan dari lini paling bawah.

“Teman-teman di Pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan harus dapat bekerja secara profesional. Semua hal harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Kajari. 

(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)