Satgas Bidik Kolektor Timah Ilegal, Dua Tahun Diduga Terjadi Kebocoran

Ia menekankan, kebijakan harga yang lebih adil menjadi kunci agar masyarakat kembali menjual timahnya kepada PT Timah Tbk, sekaligus mempersempit ruang kolektor yang selama ini mengambil keuntungan besar.

"Ternyata penentuan harga itu bukan di PT Timah, tetapi kewenangan Kementerian ESDM. Kita akan segera bertemu dan menggelar RDP dengan Kementerian ESDM, agar harga timah bisa dinaikkan sehingga masyarakat kembali memilih menjual ke PT Timah," ucapnya.

Selain itu Didit Srigusjaya juga menyoroti adanya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk, guna mengatasi adanya penyelundupan timah.

"Ini untuk memperbaiki, tata kelola timah di Bangka Belitung. Keberadaan satgas merupakan langkah positif, dalam menutup kebocoran yang selama ini merugikan negara dan masyarakat," jelasnya.

Lanjut Didit, pihaknya juga mengingatkan agar PT Timah memetakan wilayah IUP yang rawan konflik horizontal dengan nelayan.

“Kami bangga punya PT Timah karena mayoritas karyawannya masyarakat Babel, tapi kita juga harus menjaga nelayan dan pariwisata. Maka potensi konflik harus diantisipasi sejak awal,” tambah Didit.

Didit menegaskan, pihaknya juga akan terus mengawal seluruh masukan yang telah disampaikan kepada Dirut PT Timah bersama jajarannya.

“Ke depan, kami (DPRD,red) akan tetap fokus agar harga timah lebih adil dan pembayaran tidak merugikan masyarakat,” pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, menekankan pentingnya tata kelola timah yang memberi manfaat luas.

“Kami mendukung program PT Timah. Hasil tambang legal maupun tidak tetap masuk ke perusahaan dan memberi kontribusi bagi daerah. Harapannya, kesejahteraan masyarakat meningkat,” ungkapnya.

Smelter di Belitung

Di sisi lain, anggota DPRD Bangka Belitung, Rina Tarol, mengingatkan PT Timah untuk tidak hanya berperan sebagai penimbang, tetapi juga aktif menambang dengan memanfaatkan potensi yang ada. 

"Sekarang mitra mengeluh karena harga murah, banyak meja yang harus dilewati sehingga hasil tambang di IUP PT Timah dijual ke yang lain," ungkap Rina. 

Ia juga menyarankan agar PT Timah membangun smelter di Belitung untuk mencegah penyelundupan hasil tambang. 

"Hasil tambang di Belitung diselundupkan ke Bangka, tidak masuk ke PT Timah. Siapa yang menampung perlu diselidiki. Jangan sampai Satgas tidak berjalan, tapi malah menjadi beban anggaran perusahaan," pungkasnya. (kcm/riz)