Dukung Honorer Non-Database Dipertahankan, DPRD Kabupaten Bangka Siapkan Anggaran untuk 2026

Pria yang sudah bekerja sebagai honorer di Pemkab Bangka selama kurang lebih empat tahun terakhir ini berharap pemimpin Kabupaten Bangka yang dilantik secara definitif dapat mempertahankan nasib para honorer seperti dirinya.

“Jujur khawatir, nunggu Bupati definitif nanti gimana. Kami khawatir lah kalau di PHK (dipecat-red) semua, was-was,” ujarnya.

Lebih lanjut, belum jelasnya nasib honorer non-database, paling tidak sampai Desember 2025 ini membuat dia terus bertanya-tanya. Bahkan, sudah terbesit dipikirannya untuk mencari pekerjaan lain.

“Sementara ini belum ada (pekerjaan lain-red), kalau ada beguyor (pelan-pelan-red) lah, ngikut alur lah sambil nyari-nyari,” ucapnya dengan suara luruh.

906 Honorer

Berdasarkan data yang diterima Bangkapos.com dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Bangka, total ada sebanyak 906 orang honorer non-database BKN yang terdata bekerja di Pemerintahan Kabupatan Bangka.

Data per tanggal 31 Agustus 2025 tersebut memuat rincian, 103 orang tenaga kebersihan, 21 orang sopir, 27 orang tenaga keamanan, 507 orang tenaga teknis, 74 orang nakes dan 174 orang guru.

Sebanyak 906 orang tersebut tersebar hampir di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Bangka.

Sekretaris BKPSDMD Bangka, Novita mengatakan bahwa 906 orang tenaga honorer non-database BKN tersebut tidak bisa ikut PPPK paruh waktu lantaran sebelumnya tidak ikut seleksi PPPK penuh waktu tahap II.

“Tidak bisa diusulkan karena mereka tidak ikut seleksi PPPK yang di tahap II,” jelas Novita.

Lebih lanjut, ditanya bagaimana nasib 906 orang honorer tersebut kedepannya, Novita menyebut bahwa mereka masih akan dipertahankan hingga Desember 2025 mendatang.

Sebab, gaji terhadap honorer tersebut memang sebelumnya telah dianggarkan selama 12 bulan sejak awal tahun 2025 lalu.

“Nasib mereka sepertinya sampai Desember (2025-red) masih bisa dipastikan masih kerja. Tapi kalau tahun depan, belum bisa jawab, paling tanya ke Pak Sekda aja,” ungkapnya.

Pj Sekda Kabupaten Bangka, Thony Marza saat dihubungi Bangkapos.com menyebut terkait nasib 906 orang honorer non-database tersebut masih akan dikonsultasikan dulu ke pemerintah pusat.

“Itu masih mau dikonsultasikan dulu. Dikonsultasikan dulu ke pusat,” jawabnya singkat.

(Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra)