Statistik Berdampak untuk Indonesia Maju: Membangun Kebijakan Berbasis Data

Transparansi data fiskal daerah dapat menjadi alat ukur untuk menilai efektivitas skema pajak dan retribusi. Bahkan, statistik bisa menilai efektivitas transfer dana pusat seperti DAU, DAK ataupun DBH dalam peningkatan layanan publik atau anggaran justru terserap tanpa hasil.

Bagi otoritas moneter, data inflasi dan upah regional menjadi amunisi dalam perumusan kebijakan. Transparansi data bisa memberi sinyal kepada investor bahwa daerah memiliki kepastian dan daya saing. Harapannya, akselerasi pertumbuhan tercipta dan penerimaan daerah meningkat.

Meski demikian, ada sejumlah tantangan besar yang mesti dijawab. Kesenjangan kapasitas SDM di daerah masih terasa. Beberapa wilayah belum memiliki tenaga statistik terlatih. Infrastruktur digital di pedalaman juga terbatas. Sementara itu, birokrasi kadang enggan membuka data karena khawatir akan kritik.

Di sisi lain, isu kerahasiaan dan perlindungan data pribadi wajib dijaga agar transparansi tidak disalahgunakan. Sinkronisasi lintas sektor kerap jadi persoalan akibat pengelolaan data dengan standar berbeda. Semua ini menuntut strategi mitigasi berupa pelatihan, percepatan infrastruktur, reformasi kelembagaan, hingga regulasi perlindungan data. Tanpa itu, kesenjangan kapasitas dan resistensi birokrasi akan terus melumpuhkan efektivitas kebijakan.

Statistik berdampak bukan sekadar jargon, tetapi panggilan transformatif. Data harus menciptakan perubahan dalam kebijakan dan pembangunan. Indonesia harus mampu menapaki kemajuan yang inklusif lewat literasi statistik dan tata kelola data terintegrasi. Tugas ini bukan hanya milik BPS, tetapi tanggung jawab bersama. Hari ini kita tidak hanya merayakan statistik sebagai alat pengukuran, tetapi menjadikannya ujung tombak transformasi kebijakan dan kesejahteraan rakyat menuju Indonesia Emas 2045. (*)