Beras SPHP Segera Beredar Lagi di Bangka Selatan, Dijual Sesuai HET Rp11.300 per Kg

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan memastikan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan kembali beredar di pasaran. Program ini digulirkan untuk menjaga ketersediaan sekaligus menstabilkan harga beras, sehingga tetap terjangkau bagi masyarakat.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan, Risvandika mengungkapkan pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan sejumlah pedagang di pasar tradisional. Rencananya akan ada empat orang pengecer yang akan menjadi mitra untuk menjual beras jenis SPHP. Semuanya merupakan pedagang sembako yang ada di Kota Toboali.

“Insya Allah mungkin ada sekitar empat pedagang yang akan kita jadikan sebagai pedagang yang bisa menjual beras SPHP bekerjasama dengan Bulog,” kata Risvandika kepada Bangkapos.com, Rabu (1/10/2025).

Risvandika mengungkapkan, akan beredarnya beras jenis SPHP di pasaran menjadi program intervensi untuk meredam fluktuasi harga beras. Secara gradual akan merambah ke berbagai wilayah di Kabupaten Bangka Selatan. Aktivasi kembali program SPHP beras ini akan mengiringi program bantuan pangan beras yang dilaksanakan menjelang akhir tahun 2025. Penyaluran Beras SPHP Bulog secara masif merupakan strategi kunci untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

Penetapan HET ini bertujuan untuk memastikan harga beras tetap terjangkau dan mencegah praktik spekulasi. Beras SPHP Bulog adalah jenis beras yang disalurkan oleh Bulog dari stok cadangan beras pemerintah (CBP). Beras ini dijual kepada masyarakat sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung HET penjualan beras SPHP senilai Rp11.300 per kilogram. Sedangkan HET beras SPHP di tingkat konsumen mencapai Rp13.100 per kilogram.

“Sehingga beras SPHP bisa setiap hari beredar dan ada di pasaran. Tidak perlu menunggu ada gerakan pangan murah atau operasi pasar,” jelas Risvandika.

Dirinya turut menekankan agar penyaluran beras SPHP tetap dalam koridor yang diterapkan, terutama soal kategori mitra penyalur. Pentingnya mendorong adanya pengawasan yang lebih komprehensif. Jangan sampai beras SPHP dijual ke pedagang lain di luar kategori. Karena persyaratannya dijual atau disalurkan melalui pengecer yang berarti jual langsung ke konsumen.

Oleh sebab itu, saat ini pemerintah daerah tengah memberikan pendampingan kepada pedagang yang tengah melakukan proses administrasi. Pasalnya, peredaran beras SPHP memiliki ketentuan ada termasuk secara aplikasi. Sejatinya beras SPHP adalah beras untuk membantu pada masyarakat, khususnya menengah ke bawah. 

Karenanya harga jual beras SPHP turut diatur melalui HET yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional. Masyarakat yang membutuhkan beras yang medium bisa langsung membeli kepada pengecer atau pedagang yang ditentukan oleh Bulog. Ihwal stok diklaim tidak akan ada pembatasan bagi pengecer maupun pedagang mitra beras SPHP.

“Bulog siap menyuplai sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan pada pedagang-pedagang yang menjadi mitra untuk menjual beras SPHP,” paparnya.

Mengenai mekanisme penyaluran kata Risvandika terdapat dua kemungkinan bisa dilakukan. Akan tetapi, mayoritas pedagang berharap Bulog bisa mendistribusikan langsung ke setiap pengecer. Mengingat jarak antara pedagang tidak saling berjauhan. Sementara jika pedagang harus mengambil ke gudang Bulog di Pangkalpinang menjadi beban tersendiri bagi pedagang. Ke depan pemerintah harus tetap menjaga harga beras lokal, supaya petani tidak rugi.

“Alhamdulillah harga gabah masih stabil dan Bulog sudah menyerap dengan harga Rp6.500 per kilogram untuk gabah kering panen,” ucap Risvandika. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)