Gubernur Riau Abdul Wahid dan 9 Pejabat Lain Diterbangkan ke Jakarta Usai Terjaring OTT KPK

BANGKAPOS.COM, PEKANBARU -- Gubernur Riau Abdul Wahid berada di antara 10 orang yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Provinsi Riau, Senin (3/11) sekitar pukul 11.00 WIB.

KPK juga telah menyita sejumlah uang sebagai barang bukti.

”Benar, ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Sampai dengan saat ini ada sekitar 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (13/11) malam.

Menurut Budi 10 orang, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid akan diterbangkan ke Jakarta pada hari ini, Selasa (3/11).

“Saat ini masih di lokasi (Riau), jadi rencana tim akan membawa ke Gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok,” tambahnya.

Budi menerangkan selain Abdul Wahid, tim penindakan KPK juga mengamankan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan pihak swasta.

Budi belum merinci lebih jauh soal identitas sembilan orang lainnya yang ikut terjaring dalam OTT ini. Namun, beberapa di antaranya adalah pejabat Dinas PUPR Riau.

Dia juga belum bisa menjelaskan kepastian kasus yang menjerat Gubernur Riau itu.

“Terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak,” katanya.

Namun informasi beredar, penangkapan Abdul Wahid diduga terkait korupsi pembangunan jalan layang (fly over) di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Provinsi Riau.

Selain menangkap sejumlah pihak yang merupakan penyelenggara negara itu, KPK juga menyita sejumlah uang sebagai barang bukti. Namun dia belum merinci totalnya.

“Nanti, kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya, nanti kami akan update soal itu,” ujar Budi.

Sementara Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan Gubernur Riau terjaring OTT KPK. Ia menambahkan, operasi senyap itu turut menangkap sejumlah orang, termasuk Gubernur Riau.

“Salah satunya (Gubernur Riau Abdul Wahid),” ujarnya Pihak yang ditangkap KPK masih berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

Belum ada keterangan dari Abdul Wahid mengenai OTT tersebut. Saat ini, status hukumnya masih terperiksa.

Digeladah 5 Jam

Diketahui penyidik KPK juga melakukan penggeledahan selama lima jam di gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau pada Senin (3/11).

Penggeledahan dilakukan mulai sekitar pukul 13.00 WIB. Tim penyidik KPK selesai melakukan penggeledahan pada pukul 17.45 WIB.

Terlihat empat unit mobil Toyota Innova meninggalkan gedung tersebut.

Selain membawa sejumlah berkas dan barang bukti, tim KPK juga turut membawa Kepala Dinas PUPR Riau, Arief Setiawan.

Arief terlihat ikut bersama rombongan dengan menumpang mobil jenis Hilux. Saat hendak naik ke mobil, awak media sempat mencoba meminta keterangan. Namun, Arief memilih bungkam dan hanya menjawab singkat.

“Tidak ada, tidak ada, aman, aman,” ujarnya singkat sembari berjalan cepat menuju mobilnya.

Konvoi kendaraan KPK kemudian meninggalkan kantor Dinas PUPR Riau dengan mobil yang ditumpangi Arief berada di barisan paling depan. 

Sementara suasana di kantor Dinas PUPR Riau tampak sepi pada Senin sore. Tak terlihat aktivitas pegawai maupun kendaraan dinas di area parkir depan gedung.

Seorang petugas keamanan yang berjaga di lobi mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan KPK di kantornya.

“Tidak ada, nggak tahu kami, bang,” ujarnya sambil meminta agar namanya tidak disebutkan.

Seorang pegawai yang ditemui di area parkir basement membenarkan bahwa ada tim KPK datang sekitar tengah hari.

“Iya, bang. Sekitar jam 12-an mereka datang. Katanya langsung naik ke lantai 8,” ungkap pegawai tersebut.

Diketahui, lantai 8 merupakan ruang kerja Kepala Dinas PUPR Riau. Namun hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari pihak dinas terkait penggeledahan tersebut.

Angkat Bicara 

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Riau, Teza Darsa, saat dihubungi wartawan, mengungkapkan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai situasi tersebut.

“Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya yang terjadi,” kata Teza melalui sambungan telepon pada Senin malam.

Teza mengonfirmasi adanya kegiatan KPK di Dinas PUPR Riau, tetapi menekankan bahwa Abdul Wahid hanya dimintai keterangan.

“Kami tahunya beliau dimintai keterangan. Belum bisa dipastikan OTT,” jelasnya. Selain itu, Teza menambahkan, Pemprov Riau akan bekerja sama dengan KPK terkait kegiatan pemerintah di wilayahnya.

“Kami akan bekerjasama dengan baik dengan KPK kalau ada kegiatan pemerintah,” tambahnya. (Kcm/tribunnews.com)