Pendataan Honorer di Bangka, Bupati Minta Tenaga yang Tak Jelas Keberadaannya Mengundurkan Diri

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Bangka dikumpulkan pada Senin (17/11/2025) pagi di Halaman Kantor Bupati Bangka untuk menerima pengarahan langsung dari Bupati Fery Insani dan Wakil Bupati Syahbudin setelah apel rutin. Pengumpulan ini dilakukan sebagai bagian dari pendataan ulang honorer non-database yang jumlahnya dinilai cukup besar.

Wakil Bupati Bangka, Syahbudin, menegaskan bahwa pendataan ini dilakukan untuk memastikan keberadaan seluruh honorer yang bekerja di OPD, kecamatan, dan kelurahan. Ia meminta para honorer tidak cemas karena pengumpulan tersebut sepenuhnya untuk validasi data.

“Kita ingin memastikan bapak ibu yang ada di OPD atau di Kecamatan, Kelurahan kita pastikan bapak ibu sebagai honorer non-database memang benar-benar ada, ada personnya (orangnya),” kata Syahbudin.

Kemudian, mereka dilakukan pendataan dengan sebaik-baiknya supaya semuanya menjadi tertib dan dipastikan dapat merasa aman dan tenang dalam bekerja.

“Melalui petugas, kita absen per OPD supaya siapa yang hadir hari ini sesuai dengan penugasan di OPD, dan siapa yang tidak hadir ketahuan,” jelasnya.

Menurutnya, ini dilakukan untuk menciptakan kedisiplinan dalam rangka menyongsong tugas-tugas yang akan diberikan kedepannya.

“Sekali lagi, kita ingin memastikan bahwa bapak ibu memang benar-benar ada sesuai dengan surat penugasan di masing-masing OPD, Kecamatan ataupun Kelurahan,” sambungnya.

Sementara itu, Bupati Bangka, Fery Insani menyebut bahwa data terbaru ada sebanyak 825 tenaga honorer di Kabupaten Bangka yang tidak masuk dalam database BKN.

Kata Fery, Pemkab Bangka tidak pernah berniat untuk memutuskan kerja antara Pemda dengan tenaga honorer tersebut.

Akan tetapi, konsekuensi dari hal tersebut yakni akan cukup besar anggaran yang perlu dikeluarkan untuk membayar gaji tenaga honorer.

“Jadi memang kalau tidak ada, hampir tidak jelas keberadaannya, atau sudah jauh dari Kabupaten Bangka, silahkan memilih misalnya untuk resign,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Fery menyebut bahwa untuk tahun 2026 nanti, tidak ada lagi pembayaran untuk PHL (Pegawai Harian Lepas) atau honorer.

Sehingga hal itu membuat pihaknya harus berpikir keras lantaran tidak ada lagi akun untuk pembayaran ke PHL.

“Dan itu pilihannya kita harus outsourching. Saya akan mengambil kebijakan bahwa itu ada outsourching penerimaan untuk perseorangan,” ucapnya.

Fery menjelaskan, bagi yang dokter dapat dilakukan outsourching secara perseorangan melalui BLUD karena tidak ada perusahaan pengerah untuk tenaga kerja dokter.