Yusril Tegaskan Pemerintah Menunggu Inisiatif DPR Bahas RUU Perampasan Aset

Saat itu, massa buruh membubarkan diri secara mandiri dan tertib pada sore hari.

Selain RUU Perampasan Aset, buruh juga mendorong pembahasan RUU Ketenagakerjaan. 

Mereka menilai regulasi tersebut penting untuk menata ulang sistem outsourcing, kontrak kerja, dan pengupahan.

Buruh juga mengusulkan revisi kebijakan perpajakan, termasuk penghapusan pajak atas Tunjangan Hari Raya (THR), pesangon, dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Said Iqbal menyarankan agar batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dinaikkan dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan.

“Yang harus cepat: potongan tarif ojol 10 persen segera dibahas, PHK dicegah lewat Satgas PHK, outsourcing dihapus sesuai putusan MK, dan reformasi pajak,” kata Iqbal.

Hal yang sama diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, seusai bertemu Presiden RI di Istana, Jakarta, Senin (1/9/2025), bersama para tokoh lintas agama.

"Dan beliau berjanji, yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas, dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh," kata Andi.

Bahkan, ia menyebut Prabowo meminta Ketua DPR RI Puan Maharani agar RUU tersebut segera dibahas.

"Beliau minta kepada Ketua DPR untuk langsung segera dibahas, segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas,” kata Andi.

KSPSI beri dukungan penuh Dalam pertemuan itu, Andi, selaku perwakilan serikat pekerja, menyampaikan dukungan penuh sekaligus sejumlah isu penting terkait nasib buruh dan pekerja di Indonesia.

Andi Gani menegaskan komitmen buruh untuk berdiri bersama Presiden Prabowo.

Ia juga menekankan bahwa dukungan tersebut disertai sikap tegas mendukung demonstrasi damai sekaligus menolak keras aksi anarkis yang berpotensi mengganggu stabilitas bangsa.

“Kami menegaskan, kami bukan berada di belakang Presiden, kami berada di samping Presiden. Dan yang pasti, kami mendukung demonstrasi yang damai. Tetapi kami tegaskan, kami menentang perusuh-perusuh yang mencoba mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia,” ucap Andi Gani.

Sudah Masuk Prolegnas Sejak 2023