Reaksi Muzakir Manaf Saat Bobby Nasution Hentikan Truk Pelat Aceh di Sumut: Sabar Saja

"Sebagai daerah bertetangga, tentunya kendaraan saling melintas antar Aceh dan Medan, baik dengan pelat BL maupun pelat BK. Ini mestinya tidak boleh menjadi sasaran dari razia tersebut, karena ada aturan hukum yang mengatur yaitu UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," ujarnya, dikutip dari Kompas.com.

Pemprov Sumut buka suara

Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumud Muhammad Suib buka suara terkait video yang viral tersebut.

Menurut dia, pihaknya saat ini memang tengah menghentikan kendaraan terkait pelat yang dikenakan.

”Terkait beredarnya tayangan video atas penghentian kendaraan di jalan ketika kegiatan di Kabupaten Langkat, perlu kami jelaskan, seluruh kendaraan yang beroperasi di Sumut yang berusaha di Sumut hendaknya plat kendaraannya Sumut,” ucap Suib dalam keterangannya, Selasa (30/9/2025).

Meski demikian, ia menegaskan kegiatan tersebut bukan untuk melarang kendaran melintas, namun hanya memberikan imbauan, khususnya untuk kendaraan milik perusahaan yang berkedudukan di Sumut.

Imbauan itu, kata dia, dilakukan untuk optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD.

Menurut penuturannya, penerimaan dari pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu yang terbesar di PAD Sumut. 

”Oleh karena itu, kami mengimbau semua pengusaha yang plat kendaraannya dari luar Sumut bisa menjadi plat Sumut. Ini untuk pembangunan Sumut,” ungkapnya, dikutip dari Kompas.id.

Penjelasan Bobby Nasution

Bobby Nasution juga turut angkat bicara ihwal hal tersebut. 

Senada dengan Suib, ia mengatakan bahwa aksinya menghentikan truk pelat kendaraan luar Sumut untuk optimalisasi pendapatan daerah.

"Jadi kami mengimbau agar segera menyesuaikan pelat kendaraan sesuai domisili," ujarnya, Senin.

Imbauan itu ditujukan kepada kendaraan operasional perusahaan yang berdomisili di Sumut.

Menurutnya, hal itu penting, agar pajak kendaraan bermotor masuk ke Sumut, sehingga bisa dioptimalkan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.