Ditantang Dedi Mulyadi Adu Data soal Dana Triliunan Ngendap di Bank, Begini Kata Menkeu Purbaya

BANGKAPOS.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menantang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disebutnya mengendap dalam bentuk deposito di bank.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara.

Ia menegaskan bahwa data yang ia sampaikan mengenai dana APBD yang mengendap bersumber langsung dari Bank Indonesia (BI), dan bukan merupakan hasil perhitungan internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ia bahkan menduga Gubernur Dedi menerima informasi yang tidak tepat dari stafnya.

Baca juga: Profil Rieke Diah Pitaloka, Anggota DPR Minta Tolong ke Menkeu Purbaya

“Tanya saja ke Bank Sentral. Itu kan data dari sana. Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia, loh. Karena itu laporan dari perbankan."

"Data pemerintah, sekian, sekian, sekian,” ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Selasa (21/10/2025), dikutip SURYA.CO.ID dari Kompas.com.

Purbaya juga membantah anggapan yang menyebut dirinya secara spesifik menyinggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Ia menjelaskan, data mengenai dana APBD yang mengendap di bank sebelumnya telah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (20/10/2025).

Lebih lanjut, Purbaya menilai pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi seperti sedang berdebat dengan dirinya sendiri. Hal ini karena semua data yang ia gunakan berasal dari sistem pelaporan perbankan di BI.

“Dia hanya tahu Jabar saja, kan. Saya enggak pernah sebut data Jabar. Kalau mau periksa, ya periksa saja sendiri di sistem monitoring BI. Itu laporan dari perbankan yang masuk secara rutin,” ujar Purbaya.

Diketahui, Menkeu Purbaya menyebut uang milik pemda yang menganggur di bank sejumlah Rp234 triliun. 

Dari jumlah tersebut, ada 15 daerah yang paling banyak menyimpan dana di bank, yakni: 

Provinsi DKI Jakarta Rp 14,6 triliun

Jawa Timur Rp 6,8 triliun

Kota Banjar Baru Rp 5,1 triliun