Dana Mengendap di Bank

Beda dari Dedi Mulyadi dan Bobby, Gubernur Pramono Sebut Data Purbaya Betul 1.000 Persen

Pramono Anung membenarkan pernyataan Menkeu Purbaya soal dana milik Pemprov DKI Jakarta yang masih mengendap di bank sebesar Rp 14,6 triliun.

Editor: Fitriadi
KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIM
GUBERNUR DKI JAKARTA - Pramono Anung, saat ini menjabat Gubernur DKI Jakarta, saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2020). Pramono Anung dalam pernyataannya hari Rabu (22/10/2025) membenarkan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal dana milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih mengendap di bank sebesar Rp 14,6 triliun. 

BANGKAPOS.COM - Beberapa daerah membantah data soal dana APBD masih mengendap di bank yang diungkapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Bantahan disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Gubernur Sumareta Utara Bobby Nasution.

Namun ada juga pemda yang membenarkan data yang disampaikan Purbaya tersebut. Di antaranya dari Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Buka-bukaan soal Dana Mengendap di Bank

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membenarkan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal dana milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih mengendap di bank sebesar Rp 14,6 triliun.

“Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana Rp 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta, itu betul 1.000 persen, bukan 100 persen lagi, 1.000 persen,” ucap Pramono saat ditemui di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025), dikutip Bangkapos.com dari Kompas.com.

Pramono menjelaskan, hal itu terjadi karena pola pembayaran belanja APBD DKI Jakarta memang cenderung meningkat di akhir tahun.

Baca juga: Penjelasan Pemprov Bangka Belitung Terkait Isu Dana Rp 2,10 Triliun

Baca juga: Menkeu Purbaya soal Dana Mengendap Rp 234 Triliun: Tanya Saja ke Bank Sentral

Menurut Pramono, hal ini bukan kali pertama terjadi.

“Tetapi memang Jakarta ini, pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Dan sebagai contoh, di akhir 2023 itu sekitar Rp 16 triliun, di tahun 2024, Rp 18 triliun,” kata dia.

Pramono memastikan bahwa dana Rp14,6 triliun nantinya akan digunakan untuk keperluan belanja pada November dan Desember mendatang yang nominalnya diperkirakan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni berkisar antara Rp 16 triliun hingga Rp 18 triliun.

Ia juga memastikan kondisi keuangan DKI Jakarta dalam keadaan sehat, dengan realisasi pajak yang melampaui target.

“Alhamdulillah pajaknya juga tercapai, terpenuhi sesuai dengan target, bahkan melebihi sedikit daripada target,” ungkap Pramono.

Bobby Nasution Bilang Hanya Rp 990 Miliar

Terpisah, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi data Kementerian Keuangan yang menyebut terdapat Rp 3,1 triliun dana Pemprov Sumut belum direalisasikan.

Ia membantah data tersebut dan memastikan dana yang tersisa di kas daerah hanya sekitar Rp 990 miliar.

“Hari ini saldonya di sana Rp 990 miliar, nanti coba apakah kami salah input?” ujar Bobby saat ditanya wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (21/10/2025).

Sumber: Kompas.com
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved