Jokowi Berpeluang Diperiksa KPK soal Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Mahfud MD: Bisa Menterinya Dulu

"Mengapa saya yakin? Kita tahu bahwa suatu kasus korupsi itu dilakukan dengan sengaja. Dia pasti ada yang namanya perencanaan," lanjutnya.

Yudi menyebut apa yang terjadi saat akibat dari dugaan korupsi proyek Whoosh ini sudah ditentukan sejak awal.

Ia menjelaskan, ada 3 hal pelaku dalam kasus korupsi, yaitu intelektual dader, koordinator, dan eksekutor.

"Pertama adalah intelektual dader, orang yang memerintahkan, orang yang punya kewenangan. Kemudian yang kedua adalah koordinator, dia yang kemudian menjadi jembatan antara intelektual dader dengan orang yang terakhir, eksekutor," jelasnya.

Menurut Yudi Purnomo, proyek Whoosh dipilih Indonesia dari China bukan Jepang karena tidak ada jaminan apa pun dari pihak China.

"Dalam suatu pemerintahan good government pasti semua ada acuan. Apa acuannya? Yaitu adanya kajian, adanya legal opinion, pasti itu ada. Sama seperti misalnya kita harus membaca, misalnya ada rapat perpindahan dari Jepang ke China itu pasti hitung-hitungannya, matematika dan sebagainya, itu kan putusan pasti kan ada turunannya, itu menurut saya harus kita telusuri," kata Yudi.

Yudi menilai ada tiga hal yang harus diperiksa, yaitu proses, pembangunan, dan sekarang adalah utang yang menumpuk.

"Ada hal yang sangat penting walaupun ada perubahan undang-undang BUMN terkait dengan kerugian BUMN adalah bukan kerugian negara. Kita ingat kasus ini terjadi tempusnya itu adalah ketika undang-undang masih jelas ada keuangan BUMN itu ketika terjadi kerugian adalah kerugian negara."

"Jadi menurut saya orang-orang yang ada di WIKA, Jasa Marga, KAI, dan terkait perkebunan itu adalah pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban pertama, karena mereka yang ada di middle," lanjutnya.

Yudi menjelaskan bahwa pembuat kebijakan tidak bisa langsung diperiksa, karena itu adalah hal yang tidak mungkin. Untuk itu, pihak yang ada di level tengah yang dapat diperiksa terlebih dahulu.

"Kita harus mencari dulu di level middle-nya, kalau di middle dapat, maka di bawah di bagian lowernya sebagai eksekutor, dia kemudian akan berbicara karena ada kasus," ungkapnya.

Yudi pun menyarankan KPK harus segera bergerak mengusut kasus Whoosh. Karena menurut instingnya sebagai penyidik KPK, ia yakin ada indikasi korupsi di kasus tersebut.

KPK Imbau Masyarakat Tetap Naik Whoosh Meski Sudah Temukan Peristiwa Pidana

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan layanan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) seperti biasa. 

Imbauan ini disampaikan di tengah proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan lembaga antirasuah terhadap proyek strategis nasional tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa proses hukum yang sedang berjalan di KPK tidak boleh mengganggu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh kereta cepat.

"Dan perlu kami sampaikan juga bahwa agar proses hukum yang sedang berjalan di KPK ini juga agar tidak mengganggu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kereta Api Indonesia," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

"Jadi silakan masyarakat untuk tetap bisa menggunakan layanan kereta cepat sebagai salah satu mode transportasi," imbaunya.

Budi mengonfirmasi bahwa perkara dugaan korupsi proyek Whoosh ini masih berada di tahap penyelidikan. 

Oleh karena itu, KPK belum bisa menyampaikan secara rinci substansi materi perkaranya.

"Yang pasti tim masih terus melakukan giat-giat penyelidikan, masih terus menelusuri khususnya terkait dengan bagaimana peristiwa, adanya dugaan tindak pidana. Kita menelusuri ya, menemukan peristiwanya dulu," kata Budi.

Ketika ditanya lebih detail mengenai fokus penyelidikan, apakah terkait perencanaan atau eksekusi pembangunan, Budi menolak membeberkannya.

"Itu masuk ke materi penyelidikan, jadi kami memang belum bisa menyampaikan," ujarnya.

Penyelidikan kasus Whoosh ini sebelumnya telah dikonfirmasi KPK bergulir sejak awal tahun 2025. 

Kasus ini menjadi sorotan tajam publik setelah mantan Menkopolhukam Mahfud MD secara terbuka mengungkap adanya dugaan penggelembungan anggaran (mark up).

(Bangkapos.com/Tribunnews.com/Tribun-Timur.com/Tribun-Medan.com)