Daftar 27 Penyakit di Tubuh Polri Menurut Mahfud MD yang Perlu Reformasi Menyeluruh

Rupanya sebelum reshuffle, Mahfud MD sudah dihubungi untuk mengisi posisi tersebut.

"Yang tahu hanya saya bersama jenderal yang menghubungi saya, sangat senior," kata Mahfud dikutip dari chanel Youtubenya.

Etika Politik dan Integritas Pejabat Negara

Mahfud menambahkan, dirinya tidak merasa kecewa meskipun akhirnya Presiden Prabowo memilih Djamari Chaniago sebagai Menko Polhukam yang baru.

Ia menilai keputusan itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden.

“Kalau jadi ya syukur, kalau tidak ya tidak apa-apa. Saya tidak punya beban. Jabatan bukan tujuan, tapi amanah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, menyatakan bahwa pemilihan menteri sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden.

“Presiden pasti akan mencari putra-putri terbaik bangsa untuk mengisi posisi itu, tanpa pandang suku atau asal,” ujar Aris.

Makna di Balik Seruan Mahfud

Pernyataan Mahfud MD tentang “27 penyakit Polri” bukan sekadar kritik, melainkan panggilan moral agar institusi kepolisian melakukan introspeksi menyeluruh.

Reformasi Polri bukan hanya soal mengganti pejabat atau membentuk komite baru, tetapi perubahan kultur, sistem merit, dan tata kelola kekuasaan internal.

Mahfud menegaskan, Polri adalah lembaga vital yang menentukan wajah penegakan hukum Indonesia.

Oleh karena itu, setiap langkah reformasi harus menyentuh akar persoalan, bukan sekadar kosmetik birokrasi.

“Kita semua cinta Polri. Karena itu, kalau ada yang rusak harus diperbaiki. Reformasi bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyelamatkan institusi,” tutup Mahfud.

Mandat Reformasi dari Presiden Prabowo

Sebelumnya, Prasetyo menegaskan bahwa pembentukan Komite Reformasi Polri merupakan mandat langsung Presiden Prabowo.

Komite ini diharapkan dapat menjadi wadah evaluasi sekaligus rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dalam mendorong perubahan Polri.

“Keinginan beliau (Presiden) adalah agar Polri semakin dicintai rakyat. Tentu ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan dievaluasi. Reformasi itu hal biasa bagi setiap institusi, apalagi Polri sebagai garda depan penegakan hukum,” jelasnya.