Gubernur Riau Terjaring OTT di Kafe, Wahid Datang ke KPK Pakai Sandal

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) diperiksa di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Selasa (4/11). Ia terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK di Riau sehari sebelumnya.

Wahid datang sekitar pukul 09.35 WIB. Politisi PKB ini terlihat mengenakan kaus putih, memakai sandal dan wajahnya ditutup masker putih saat memasuki Gedung KPK.

Dia juga tak membawa banyak barang. Tangan kanannya terlihat hanya menenteng tas jinjing berwarna biru. Sementara tangan kirinya melenggenag dan sesekali dimasukkan ke dalam saku celana.

Di belakang Wahid, mengekor dua orang lainnya. Keduanya adalah Kepala Dinas PUPR Arif Setiawan dan Sekdis PUPR Riau Ferry Yunanda. Ketiganya langsung dibawa naik ke lantai 2 untuk diperiksa.

Hingga, Selasa (4/11) malam, KPK belum mengekspos siapa-siapa saja sebagai tersangka dalam OTT di Provinsi Riau, Senin (3/11) kemarin.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pihaknya baru akan mengumumkan para tersangka kepada publik, serta apa peran dan kronologis penangkapan, pada Rabu (5/11) siang.

“Kami sudah melakukan ekspos di level pimpinan, dan telah ditetapkan pihak tersangka. Namun siapa yang ditetapkan tersangka besok (hari ini-red) disampaikan dalam konferensi pers,” jelas Budi kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK di Jakarta.

Budi menjelaskan dalam operasi tangkap tangan pihaknya telah dan sedang memeriksa sebanyak 10 orang. Mereka adalah Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR Riau, Sekretaris PUPR Riau, lima kepala UPT PUPR Riau dan dua pihak swasta.

Pihak swasta tersebut adalah inisial Tata Maulana (TM) dan Dani M Nursalam (DMN) yang merupakan staf ahli Gubernur Riau. DMN sendiri merupakan saksi kunci dalam kasus tersebut.

“Dari sepuluh orang tersebut sembilan diamankan di Pekanbaru dan satu orang inisial DMN tadi siang menyerahkan diri ke KPK,” kata Budi. Pada kesempatan tersebut, Budi juga mengatakan Gubernur Riau Abdul Wahid diamankan dari salah satu kafe di Pekanbaru.

“Terhadap saudara AW yang merupakan kepala daerah atau gubernur, tim sempat melakukan pencarian dan pengejaran yang kemudian diamankan di salah satu kafe yang berlokasi di Riau,” beber Budi.

Ia juga mengatakan dalam kasus ini penyidik turut mengamankan sejumlah uang baik dalam bentuk rupiah, Dollar Amerika Serikat maupun Poundsterling. Jika ditotalkan jumlahnya mencapai Rp1,6 miliar. KPK mengatakan, uang tersebut menjadi barang bukti dalam operasi senyap tersebut. 

“Jadi selain pihak-pihak yang diamankan, ada juga  sejumlah uang sebagai barang bukti yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini,” ujar Budi.

Atas kejadian tersebut KPK mengimbau Pemerintah Provisi Riau untuk melakukan perbaikan, apalagi ini merupakan kali keempatnya kasus korupsi yang menyeret kepala daerah Provinsi Riau di KPK.

Budi menyampaikan bahwa awalnya terdapat sembilan orang yang dibawa ke Jakarta dalam dua kloter untuk diamankan di Gedung KPK. Lalu, total menjadi 10 orang setelah Staf Ahli Gubernur Riau Abdul Wahid, Dani M Nursalam (DMN) menyerahkan diri ke KPK, Selasa (4/11) malam.

“Selain mengamankan sembilan orang, DMN juga sudah tiba di gedung Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan sehingga total pihak yang masih dilakukan pemeriksaan hingga saat ini total 10 orang,” ungkap Budi.

Berdasarkan informasi, KPK sebelumnya mencari Dani M Nursalam tetapi tidak ditemukan hingga akhirnya yang bersangkutan menyerahkan diri.

Saat ini, kata Budi, Dani sedang diperiksa secara intensif oleh KPK bersama sembilan pihak lainnya termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid.

Dalam operasi tangkap tangan pada Senin (3/11), KPK total mengamankan 10 orang. Beberapa di antaranya adalah Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan dan Sekretaris Dinas PUPRPKPP Ferry Yunanda. 

Satu orang lainnya, Tenaga Ahli Gubernur Riau bernama Dani M. Nursalam, menyerahkan diri pada Selasa (4/11) malam.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dari 10 orang tersebut, enam orang sudah diketahui secara pasti, yakni Gubernur Riau Abdul Wahid, Kadis Dinas PUPR Provinsi Riau Arief Setiawan, Sekdis PUPR Riau Ferry Yunanda, Kepala UPT I PUPR Provinsi Riau, Khairil Anwar dan staf ahli Gubernur Riau, Dani M Nursalam. Satu lagi adalah pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Abdul Wahid, Tata Maulana. Sementara empat pihak lainnya disebut dari UPT PUPR Riau.

Reaksi Cak Imin

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, angkat bicara soal OTT yang dilakukan KPK terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid. Wahid diketahui menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Riau.

Ditemui di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11), Cak Imin menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari KPK sebelum mengambil sikap lebih lanjut.

“Ya, kita tunggu aja apa yang KPK putuskan, kita ikuti,” ujar Cak Imin singkat.

Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi langsung dari Abdul Wahid kepada partai, termasuk terkait bantuan hukum.

“Belum ada permintaan,” katanya.

Saat ditanya apakah PKB akan memberikan sanksi tegas atau bahkan pemecatan terhadap Abdul Wahid, Cak Imin menegaskan bahwa keputusan partai akan mengikuti perkembangan proses hukum yang sedang berjalan.

“Kita lihat, kita tunggu perkembangan,” ucapnya.

Sementara Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan OTT yang dilakukan KPK terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid terkait dugaan kasus korupsi, harus membuat seluruh pihak, termasuk kepala daerah lainnya untuk bisa lebih mawas diri. 

“Jadi seluruh eksekutif, kepala daerah dan siapapun untuk lebih bisa mawas diri,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (4/10).

Dia mengatakan DPR RI pun menghormati proses hukum yang dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ya kita hormati proses hukumnya dan harapannya jangan sampai terulang lagi hal-hal seperti itu,” pungkasnya. (tribunnews.com/kcm)