Harga Bensin di Jepang Turun, Pemerintah Hapus Pajak Sementara Mulai Akhir 2025

Ringkasan Berita:

• Harga bensin Jepang turun karena penghapusan pajak sementara sebesar 25,1 yen per liter. 
• Pemerintah hadapi tantangan fiskal dan dampak lingkungan akibat meningkatnya konsumsi bahan bakar.
• Namun, kebijakan ini berpotensi kurangi pendapatan negara hingga 1,5 triliun yen per tahun.

BANGKAPOS.COM-- Harga bensin di Jepang mulai mengalami penurunan sejak awal Oktober 2025.

Penurunan ini terjadi setelah pemerintah bersama parlemen Jepang menyepakati penghapusan tarif pajak sementara sebesar 25,1 yen per liter yang selama ini dibebankan pada bahan bakar.

Kesepakatan penting tersebut dicapai pada 31 Oktober 2025 antara Partai Demokrat Liberal (LDP) selaku partai penguasa dengan enam partai oposisi di Diet (parlemen Jepang).

Pajak sementara yang semula digunakan untuk pemeliharaan jalan sejak era pertumbuhan ekonomi tinggi itu akan resmi dihapus per 31 Desember 2025.

Harga BBM Mulai Turun, Namun Pendapatan Negara Terancam

Menurut sumber politik senior Jepang yang dikutip Tribunnews.com pada Selasa (4/11/2025), penghapusan pajak dilakukan secara bertahap sejak Oktober 2025.

Kendati membawa kabar baik bagi konsumen, kebijakan ini menimbulkan tantangan besar bagi keuangan negara.

Pemerintah Jepang diperkirakan akan kehilangan pendapatan sekitar 1,5 triliun yen per tahun, apabila tarif pajak sementara untuk bensin dan pajak permintaan minyak solar benar-benar dihapus.

“Kami memahami bahwa rakyat membutuhkan harga bahan bakar yang lebih terjangkau, namun kami juga harus memastikan sumber pendapatan negara tetap stabil,” ujar Yoichi Miyazawa, mantan Ketua Komite Penelitian Pajak LDP.

Miyazawa menyebut salah satu opsi yang mungkin dilakukan pemerintah adalah meningkatkan jenis pajak lain untuk menutupi kekurangan pendapatan tersebut.

LDP dan Oposisi Berdebat Soal Kompensasi Pajak

Dalam pembahasan di parlemen, Partai Demokrat Liberal (LDP) menekankan pentingnya menjaga alokasi sumber pajak yang solid, sementara partai oposisi menolak jika kompensasi penurunan pendapatan dilakukan dengan menaikkan pajak baru bagi masyarakat.

Oposisi meminta agar pemerintah fokus pada peningkatan efisiensi anggaran dan optimalisasi sumber pajak lain, tanpa menambah beban rakyat.

Rancangan awal LDP sempat mencantumkan peninjauan pajak kendaraan sebagai salah satu solusi, namun usulan tersebut tidak masuk dalam kesepakatan final enam partai.

Beberapa pejabat menyebutkan bahwa pembahasan pajak kendaraan akan dilanjutkan pada revisi pajak 2026 mendatang.

Dampak terhadap Lingkungan Jadi Sorotan

Kebijakan penghapusan pajak bensin juga menuai kritik dari kelompok lingkungan.