Dugaan Baru Korupsi Penyelenggaraan Haji Dibongkar, Dana Umat Diselewengkan

Ringkasan Berita:

• KPK dalami penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan haji di BPKH.
• Dana setoran haji, lelang fasilitas haji hingga soal katering untuk jemaah.
• Penyelidikan kasus ini terpisah dari kasus kuota haji 2023-2024.

BANGKAPOS.COM - Dugaan baru penyalahgunaan dalam penyenggaraan ibadah haji kini sedang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dugaan korupsi baru ini terkait penyelenggaraan ibadah haji yang melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH).

Ada sederet dugaan penyelewengan yang dibidik KPK, mulai dari dana haji yang disetor calon jemaah, proses lelang fasilitas haji hingga masalah katering.

Baca juga: Sosok Oknum Kemenag Takut Usai Palak Khalid Basalamah, Buru-buru Kembalikan Uang Korupsi Kuota Haji

Penyelidikan ini terpisah dari skandal alokasi kuota haji 2023–2024 yang saat ini sudah masuk tahap penyidikan.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan kasus baru ini masih dalam tahap penyelidikan.

“(Perkara) terpisah,” kata Asep kepada wartawan, Rabu (12/11/2025).

Dana Umat Diduga Diselewengkan

Informasi yang diterima KPK menyoroti dugaan penyalahgunaan dana kemaslahatan umat.

Dana ini merupakan alokasi dari setoran haji yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial.

Salah satu laporan menyebut bantuan ambulans yang dalam tempo satu tahun logonya dicopot dan diduga beralih menjadi milik pribadi oknum.

Asep Guntur mengakui adanya informasi terkait dugaan tersebut.

“Tentang keterlibatan BPKH dan lain-lain. Nah, kami juga, tapi ini kan belum naik penyidikan nih, jadi belum bisa disampaikan secara detail,” ujar Asep.

Fasilitas Jemaah Haji Diselidiki

Selain itu, KPK juga memeriksa proses pengadaan fasilitas jemaah haji di Arab Saudi, mencakup akomodasi, katering, dan transportasi.

“Nanti juga sekalian kita akan melakukan pengecekan terhadap tempat tinggalnya, akomodasinya, kateringnya, kemudian juga terhadap transportasinya, karena ada tiga bagian itu,” jelas Asep.

KPK menerima informasi tambahan terkait dugaan pengumpulan dana pengiriman barang-barang jemaah haji.