Sosok Pelapor Arsul Sani, Hakim MK Diduga Pakai Ijazah Doktor Palsu, Tanya Legalitas Kampus S3

Ringkasan Berita:

• Arsul Sani, Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani mendadak jadi trending di platform media sosial
• Pengadu mengklaim memiliki bukti-bukti berkenaan ijazah program doktor Arsul Sani yang diduga palsu
• Koordinator Aliansi, Betran Sulani, menjelaskan pihaknya telah berdiskusi panjang dengan penyidik saat mendatangi Bareskrim pada Jumat

BANGKAPOS.COM - Arsul Sani, Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani mendadak jadi trending di platform media sosial.

Namanya dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait kepemilikan dugaan ijazah palsu, Jumat (14/11/2025).

Diketahui, sosok yang melaporkannya adalah Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi.

Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi adalah sebuah kelompok atau wadah yang biasanya terdiri dari masyarakat, akademisi, aktivis, dan pemerhati hukum yang memiliki fokus pada isu-isu konstitusi, terutama terkait Undang-Undang Dasar dan sistem ketatanegaraan.

Baca juga: Profil Arsul Sani Hakim MK Dilaporkan Dugaan Ijazah Doktoral Palsu, Lulusan University of Cambridge

Pengadu mengklaim memiliki bukti-bukti berkenaan ijazah program doktor Arsul Sani yang diduga palsu.

Koordinator Aliansi, Betran Sulani, menjelaskan pihaknya telah berdiskusi panjang dengan penyidik saat mendatangi Bareskrim pada Jumat. 

Namun, nomor laporan polisi (LP) belum diterbitkan. 

“Prinsipnya mereka terima, namun belum diterbitkan nomor LP-nya dan diminta untuk balik lagi di hari Senin (18/11/2025) besok (hari ini). Kemarin sudah banyak hal yang didiskusikan,” kata Betran kepada Kompas.com, Minggu (16/11/2025). 

Ia menambahkan bahwa pihaknya juga berencana mendatangi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk menyampaikan laporan serupa. 

Jadwal pelaporan ke MKMK akan diumumkan menyusul. 

Betran mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan sejumlah bahan pemberitaan untuk memperkuat dugaan bahwa ijazah doktor Arsul Sani bermasalah. 

Salah satunya terkait kampus tempat Arsul menempuh studi program doktoral. 

Menurut Betran, universitas tersebut dilaporkan tengah diselidiki otoritas antikorupsi Polandia terkait legalitas operasionalnya.

“Bukti yang kami dapatkan atau yang kami terima, salah satunya itu adalah pemberitaan, pemberitaan terkait dengan penyelidikan salah satu Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada di Polandia yang coba untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan legalitas kampus, yang mana kampus tersebut itu merupakan kampus yang di mana salah satu hakim berkuliah mendapatkan titel S3 di tahun 2023," jelas dia. 

Reaksi Arsul Sani