Apa Itu Bencana Hidrometeorologi? Indonesia Siaga Banjir, Tanah Longsor Hingga Badai

Ringkasan Berita:

• BMKG mengingatkan aktivitas gelombang atmosfer dan sirkulasi siklonik yang berpotensi memicu cuaca ekstrem.
• Banjir, tanah longsor, angin kencang hingga puting beliung jadi ancaman serius.
• Gubernur, Bupati dan Wali Kota diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi

BANGKAPOS.COM - Kondisi cuaca di Indonesia akhir-akhir ini terbilang ekstrem.

Curah hujan yang tinggi serta angin kencang hingga puting beliung menyebabkan banjir, tanah longsor serta kerusakan bangunan.

Bencana tanah longsor belum lama ini terjadi di Cilacap dan Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah.

Baca juga: Warga Ketakutan Melihat Tanah di Bukit Bergerak Menerjang Hutan Lalu Menggulung Rumah

Begitu pun banjir terjadi di sejumlah daerah termasuk wilayah ibu kota Jakarta.

Sedangkan puting beliung tidak hanya menerjang daerah di Pulau Jawa tapi juga Sumatera, Sulawesi dan daerah lainnya.

Fenomena La Nina dan El Nino juga menyebabkan gelombang laut tinggi.

Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Siaga

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia untuk segera meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

Baca juga: Sosok Fitri Assiddikki, Terima Uang Haram Rp2 M dan Mobil Rp1 M Korupsi CSR BI OJK Heri Gunawan

Permintaan Mendagri ini menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada 17 November 2025 dan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) per 13 November 2025 mengenai adanya aktivitas gelombang atmosfer dan sirkulasi siklonik yang berpotensi memicu cuaca ekstrem.

Menyikapi kondisi tersebut, melalui Surat Edaran bernomor 300.2.8/9333/SJ, Mendagri meminta para kepala daerah mengambil langkah-langkah strategis.

Berikut permintaan Mendagri, dilansir Bangkapos.com dari Tribunnews:

1. Meminta kepala daerah segera memetakan daerah rawan bencana hidrometeorologi berdasarkan kajian risiko, rencana kontingensi, dan rekayasa cuaca.

2. Daerah juga diminta mengoptimalkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) serta menyiagakan sumber daya perangkat daerah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mengantisipasi terjadinya bencana di kawasan yang dinilai rawan.

3. Meminta kepala daerah melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi serta simulasi tanggap bencana untuk meningkatkan respons masyarakat dan menentukan langkah kesiapsiagaan. Hal ini penting untuk mengurangi risiko dan dampak bencana hidrometeorologi.

4. Kepala daerah perlu mengaktifkan posko bencana dan melaksanakan apel kesiapsiagaan dengan melibatkan TNI, Polri, Basarnas, instansi vertikal, relawan, dan unsur masyarakat lainnya. Kegiatan ini juga perlu dipublikasikan melalui media elektronik dan cetak.