Belasan Tahun Mengabdi, Guru Honorer Ini Sedih Terancam jadi Pengangguran, Ini Curahan Hatinya

“Kami tidak apa-apa gaji kecil asal masih bisa mengajar, jangan sampai diberhentikan nantinya, semoga ada belas kasihan dari pemerintah untuk guru-guru ini,” harapnya.

Dirinya bercerita telah beberapa kali mengikuti beberapa kali mengikuti tes CPNS namun belum lolos.

Bahkan tes PPPK juga tak ketinggalan dengan hasil yang serupa.

“Jika tidak lolos PPPK saya tidak tahu harus kemana, mau kerja apa karena saya dari dulu basicnya pendidikan, jadi semoga ada pertimbangan pemerintah,” keluhnya.

Oleh karena itu, dia berharap pemerintah dapat memprioritaskan tenaga honorer yang telah lama mengabdi agar tidak kehilangan pekerjaannya.

Sebab ,guru merupakan profesi mulia untuk mencerdaskan generasi bangsa.

“Tolong dengar suara kami pak pemerintah, kami hanya rakyat kecil yang ingin menjadi guru mencerdaskan anak bangsa, jangan hilangkan niat baik kami,” harapnya.

Jangan Ada Pemutusan Hubungan Kerja Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel), Herman Suhadi, mengharapkan kebijakan pemerintah nantinya tidak membuat pemutusan hubungan kerja terjadi, terhadap ribuan tenaga honorer di Provinsi Bangka Belitung.

“Tahun 2023 nanti kan hanya ada status pegawai namanya ASN, PPPK, tidak ada honorer tetapi outsourcing. Kita meminta tidak ada pemutusan hubungan kerja, apabila honorer tidak dapat PPPK di outsourcingkan, jangan sampai ada pemutusan kerja,” kata Herman kepada Bangka Pos, Selasa (13/9/2022).

Herman menegaskan itu dilakukan, agar honorernyang bekerja sehari-hari di Pemprov Bangka Belitung  masih dapat tetap bekerja. Dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan.

“Apabila tidak bisa menjadi ASN atau PPPK paling tidak outsourcing. Intinya tidak ada pemutusan kerja para honorer yang telah bekerja setiap hari,” tegasnya.

Kemudian, disinggung bagaimana memastikan tidak ada kepentingan politik dalam seleksi PPPK nantinya, Herman menjawab tidak ada upaya tersebut, DPRD sepenuhnya menyerahkan pelaksanaan atau seleksi tersebut ke pemerintah daerah.

Herman juga memastikan, tidak ada anggota dewan yang melajukan intervensi terkait kelulusan PPPK nantinya.

“Waduh, saya pikir tidak ada sama sekali intervensi, kami tidak punya data, kita hanya mengawasi kinerja petugas yang menyeleksi itu. Kita punya tupoksi hanya mengawasi. Yang bakal melaksanakan tugas Pemprov Babel. Kami
melakukan pengawasan secara global, sesuai fungsi budgetung, kontroling dan legislasi,” katanya.

Ia menyarankan dalam seleksi PPPK nanti dapat dilakukan sesuai peraturan dan tidak terjadi pelanggaran dalam melaksanakannya.