Akademisi Ini Menilai Sistem Pemilu Proporsional Tertutup akan Lahirkan Oligarki

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Akademisi Ilmu Politik, Ariandi A Zulkarnain mempertanyakan urgensi dan kepentingan pihak-pihak yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup.

"Apa motif yang ingin dilakukan oleh beberapa orang yang sudah mengajukan ke MK tersebut dalam judicial review sebagai kebutuhan urgensi, urgensinya apa sih sebenarnya?" kata Ariandi kepada Bangkapos.com, Rabu (4/1/2023).

Indonesia, lanjutnya, sudah menggunakan sistem proporsional terbuka hampir selama 20 tahun di beberapa fase pemilu sejak tahun 2009 sampai saat ini, kalau masih digunakan di tahun 2024 nanti.

Menurut Ariandi, perubahan sistem pemilu dari proporsional tertutup menjadi terbuka di tahun 2009 lalu, memberikan suatu kemajuan karena telah berhasil membuka ruang kontestasi politik yang tidak lagi ditentukan oleh elit partai politik (parpol).

"Tidak lagi ditentukan oleh elit partai, tapi lebih kepada kepentingan para kader dan caleg yang berkualitas, sehingga mereka mempunyai ruang persaingan yang sama dalam nomor urut dan kemudian ide-idenya bisa mereka sampaikan," jelas Ariandi.

Menurutnya, pengajuan judicial review ke MK untuk mengubah proporsional terbuka menjadi tertutup, tidak cukup kuat karena menjadikan masalah politik uang sebagai alasannya.

Ariandi menjelaskan, penyelesaian masalah politik uang atau politik transaksional, tidak harus selalu dengan perubahan sistem. Akan tetapi bisa melewati peran penyelenggara pemilu dengan cara memperkuat pendidikan politik di masyarakat, agar teredukasi ketika berpartisipasi pada pemilu.

"Kenapa harus sistem yang kemudian diubah? Ini menjadi pertanyaan," sebutnya.

Jika wacana sistem proporsional tertutup ini nanti diterapkan di daerah pada tingkat pemilu provinsi, khususnya Kepulauan Bangka Belitung (Babel), lanjut dia, tentu akan menguatkan kembali raja-raja lokal yang berada di elit partai.

"Misalnya, beberapa yang sudah punya nama (besar) di Babel, kita bisa tarik nama Erzaldi Rosman yang cukup kuat sekarang di Gerindra, jadi simbol bagi Gerindra, beliau akan sangat memiliki kekuasaan yang lebih ketika proporsional tertutup," jelas Ariandi.

Di sistem proporsional tertutup, tambahnya, elit partai berkuasa menentukan siapa saja yang akan duduk di kursi DPRD sesuai kepentingannya, sehingga proses kedaulatan rakyat atau demokrasi tidak lagi dari rakyat kepada calon wakilnya, tapi dari rakyat kepada partai.

Ariandi menilai, jika hal tersebut terjadi, maka akan semakin menguatkan stigma yang mengatakan anggota dewan bukan lagi wakil rakyat, tetapi wakil partai.

Lalu menurutnya, penggunaan sistem proporsional tertutup belum tentu serta-merta akan menyelesaikan masalah politik uang yang terjadi di sistem proporsional terbuka.

Berdasarkan penilaian Ariandi, politik uang pada sistem pemilu proporsional tertutup tidak hilang dan hanya akan berubah pola saja.

"Proses politik uangnya bisa berubah, tidak lagi dari caleg kepada masyarakat, tapi malah dari para caleg kepada partainya. Mereka akan berlomba-lomba membayar kursi mereka dalam nomor urut partai," jelasnya.

Ariandi mengatakan, perubahan pola politik uang itu bisa saja terjadi karena belum ada yang bisa memastikan apakah partai politik sudah bekerja profesional dan memiliki kualitas yang diharapkan masyarakat.

"Jika dilanjutkan secara proporsional tertutup, itu oligarki partai pasti akan membangun dinasti mereka. Artinya, itu akan melahirkan politisi-politisi penjilat yang kemudian miskin ide dan kualitas gagasan," ujarnya. (Bangkapos.com/Sepri)