Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPD RI di Pangkalpinang Capai 42 Persen

Proses itu akan melibatkan para anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang masih dalam tahapan rekrutmen, bersama anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), didampingi Bawaslu yang akan turun ke lapangan pada 6-26 Februari 2023.

"Jumlah yang harus dilakukan verifikasi faktual sesuai dengan metode Krejcie dan Morgan. Sejauh ini kita belum tahu jumlahnya berapa," kaya Yusmayadi.

Alami Kendala Server

Yusmayadi mengemukakan, dalam proses verifikasi administrasi, pihaknya mengalami beberapa kendala.

Kendala utamanya yakni server Silon yang sering down. Kejadian ini terjadi di seluruh Indonesia, tak hanya di Kota Pangkalpinang.

"Server silon sering down itu menjadi kendala kita tidak bisa melanjutkan dan harus menunggu," ujarnya.

KPU RI, lanjutnya, telah semaksimal mungkin mengupayakan agar Silon ini dapat bekerja sebagaimana mestinya.

Untuk memaksimalkan hal ini, KPU Kota Pangkalpinang sudah membentuk operator Silon sebanyak empat orang.

Mereka nantinya yang akan melaksanakan verifikasi administrasi. Hingga saat ini, proses tersebut semuanya masih berjalan lancar, sehingga dipastikan proses verifikasi akan selesai tepat waktu.

"Kita juga sudah membentuk operator Silon sebanyak empat orang yang melaksanakan verifikasi administrasi. Sejauh ini tidak ada persoalan berarti," kata Yusmayadi.

Kendati demikian, proses verifikasi administrasi ini sama layaknya verifikasi partai politik yang telah dilakukan pada tahun 2022 lalu.

Pada proses verifikasi administrasi nantinya, akan ada perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu mulai 16-22 Januari 2023.

Dilanjutkan verifikasi administrasi perbaikan kesatu tanggal 23 Januari sampai 1 Februari 2023. Lalu, verifikasi faktual kesatu pada 6-26 Februari 2023.

"Nanti ada perbaikan 16 Januari. Data yang harus diperbaiki di silon para calon akan melihat apa yang harus diperbaiki," tambahnya. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)