Kasus BTS Seret Johnny G Plate, Batal Diperiksa karena Dampingi Presiden di Acara Puncak HPN

“Jadi semua yang terkait itu pasti dipanggil. Apakah kapasitas sebagai saksi atau tersangka dalam proses pendidikan, tentunya itu
konsumsi penyidik,” katanya.

Pihak Kejagung pun telah mendapatkan permintaan penjadwalan ulang pemeriksaan Menkominfo Johnny G Plate pada Selasa (14/2/2023).

Ketut Sumedana menyampaikan Menkominfo meminta penjadwalan ulang mengingat jadwal yang padat.

“Beliau menyampaikan bahwa akan hadir dan sanggup hadir pada Selasa 14 Februari 2023,” ujar Ketut.

Surat pemanggilan nantinya kembali dilayangkan Kejaksaan Agung kepada Menkominfo sebagai saksi dugaan korupsi.

“Dari tim penyidik Kejaksaan Agung akan melayangkan surat kembali sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh beliau,” kata
Ketut. Sebelumnya, Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan siap memenuhi panggilan penyidik Kejagung. Johnny mengaku pada
Rabu (8/2/2023), masih di Medan,untuk mengikuti Hari Pers Nasional 2023 sampai dengan besok.

Kendati demikian, dia siap datang ke Kantor Kejagung jika memang penyidik membutuhkan keterangannya sebagai saksi.

“Saya sedang di Medan mengikuti Hari Pers Nasional 2023 (hari ini dan besok). Jika dibutuhkan keterangan maka akan hadir pada jadwal yang sesuai,” ujar Johnny saat dihubungi wartawan, Rabu.

Hormati Proses Hukum

Sementara Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang berjalan atas kasus proyek penyediaan infrastruktur base transceiver station atau BTS.

Pernyataan Presiden adalah merespons rencana pemeriksaan terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard
Plate yang dilakukan Kejaksaan Agung RI.

“Ya kita semua harus menghormati proses hukum. Semuanya harus menghormati proses hukum. Itu aja,” ujar Jokowi
usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2023, Kamis (9/2/2023).

Di Hari Pers Nasional itu, Menteri Johnny bersama menteri kabinet lainnya turut mendampingi Presiden Jokowi.

Saat Jokowi berpidato, Johnny tampak duduk disamping Menteri Sekretaris Negara Pratikno, tampak pula Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Presiden Jokowi sempat menegaskan komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak akan pernah surut.