Jika Penambangan Timah di Basel Timbulkan Chaos, Riza Herdavid Minta Pengusaha Mundur

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Para pengusaha pertambangan timah di Kabupaten Bangka Selatan diminta mundur dari daerah itu.

Kebijakan ini diambil apabila dengan adanya usaha pertambangan menimbulkan chaos atau kekacauan di tengah masyarakat.

Dengan tidak lagi kondusifnya masyarakat di daerah itu.

Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid mengatakan, pihaknya sendiri telah berkomitmen dengan seluruh pengusaha pertambangan timah di daerah itu.

Jika dengan adanya aktivitas pertambangan timah menimbulkan kekacauan, mereka diminta mundur.

Tak hanya itu mereka juga diminta untuk mengambil langkah cooling down. Ataupun langkah mendinginkan hati dan pikiran masing-masing saat terjadi atau muncul berbagai masalah yang tak berujung. Karena dikhawatirkan jika terus dilanjutkan akan berakibat konflik berkepanjangan.

“Saya sudah komitmen dengan para mitra. Kalau mereka sudah chaos saya minta mereka mundur, cooling down,” ucap dia kepada Bangkapos.com, Selasa (30/5/2023).

Riza menerangkan, dengan adanya konflik nelayan dan penambang di perairan Rias hingga Batu Perahu seharusnya dapat menjadi pelajaran.

Dengan adanya kejadian tersebut seolah-olah PT Timah Tbk membenturkan kedua kelompok masyarakat.

Terutama antara nelayan dan penambang timah yang ada di Kabupaten Bangka Selatan.

Padahal penambang maupun mitra PT Timah yang hendak melakukan aktivitas pertambangan timah sendiri tidak tahu menahu.

Terlebih terkait persoalan pengurusan perizinan. Hanya saja mitra PT Timah mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT Timah. Tanpa mengetahui proses perizinan, legalitas dan lain sebagainya.

“Pelaku tambang jangan mau dibenturkan, ini kesalahan PT Timah. Karena penambang tidak tahu apa-apa juga terkait ini.

Penambang cuma dapat SPK, nah prosesnya ada di PT Timah,” beber Riza.

Diungkapkannya, sebagai kepala daerah ia bersifat netral. Tidak pro kepada nelayan maupun penambang, melainkan berada di tengah.

Bagaimana memberikan solusi terbaik kedua belah pihak. Agar produksi nelayan stabil dan penambang tidak merasa dirugikan.

Namun dengan kinerja PT Timah yang dianggap mengecewakan, karena tak dapat menunjukan dokumen legalitas membuat semua pihak hilang simpati.

Imbasnya audiensi terbuka yang digelar berujung nelayan walkout atau keluar ruangan. Hal ini tentunya perlu dipertimbangkan ulang.

“Kita gelar audiensi merupakan tahapan mencari solusi bukan mau ribut. Saya sudah menginformasikan kepada PT Timah akan menggelar audiensi terbuka,” ucapnya.

Oleh karenanya kata Riza, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan memastikan menolak aktivitas pertambangan timah di perairan Rias hingga Batu Perahu.

Baik pertambangan itu dilakukan secara legal maupun ilegal. Hal ini lantaran PT Timah Tbk dinilai tidak siap dengan dokumen keabsahan pertambangan yang diinginkan nelayan.

Imbasnya konflik seperti ini akan terus terjadi ke depannya. Apabila dari kepengurusan dokumen seperti ini tidak segera diselesaikan dan terkesan berbelit-belit.

“Seolah-olah mereka mengerjai saya di sini. Jadi saya putuskan tolak saja sekalian,” pungkas Riza. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)