Ombudsman RI, Sudah Terima 933 Aduan di Bangka Belitung, Masalah Pendidikan, Kesehatan dan Listrik

tahun 2019 naik menjadi 15,48 persen urutan ke 11 dari 34 provinsi, kemudian pada tahun 2020 angka pernikahan dini di Bangka Belitung menduduki posisi ke 1 dari 34 provinsi yang mencapai angka 14,05 persen dan pada tahun 2021 turun menjadi 9,23 persen namun masih di atas rata-rata nasional.

Dalam pertemuan dibahas bahwa pernikahan dini menimbulkan dampak efek domino pada berbagai aspek, misalnya menjadi penyebab utama stunting dan lemahnya pola asuh keluarga dan masyarakat hingga berdampak pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di Bangka Belitung.

Pernikahan dini berdampak pada berbagai aspek, seperti stunting, pola asuh keluarga yang lemah, dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di Bangka Belitung.

Dalam pertemuan dengan Keuskupan Pangkalpinang, pentingnya pengawasan anggaran kesehatan juga dibahas. Ombudsman mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penggunaan anggaran pemerintah agar tetap tepat guna dan tepat sasaran, termasuk dalam program pengentasan stunting.

Ombudsman juga mengapresiasi partisipasi instansi keagamaan, seperti Keuskupan Pangkalpinang, dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut.

"Presiden sudah menggelontorkan anggaran yang besar untuk kesehatan kesehatan salah satunya program pengentasan stunting. Keefektifan anggaran tersebut tentunya harus diawasi agar tetap tepat guna dan tepat sasaran sesuai harapan untuk memutus rantai stunting," ujar Yozar dalam rilis kepada bangkapos.com.

Dengan adanya peran Ombudsman dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik dan penggunaan anggaran, diharapkan masalah-masalah yang ada dalam pelayanan di Bangka Belitung dapat diperbaiki dan memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat.(*)

(*/Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)