Mantan Pj Gubernur Ditetapkan Tersangka, Dewan Babel Minta Kejagung Lirik Perizinan RKAB Pertimahan

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Mantan Pj Gubernur Bangka Belitung (Babel), Ridwan Djamaluddin ditahan Kejagung atas dugaan korupsi pertambangan ore nikel di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Ridwan memberi perintah kepada anak buahnya untuk menyederhanakan proses RKAB pertambangan di IUP PT Antam Tbk.

Terkait mantan Pj Gubernur Bangka Belitung yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pertambangan nikel, dikomentari Wakil Ketua Komisi III DPRD Babel, Azwari Helmi.

Helmi meminta Kejaksaan Agung juga melirik persoalan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertimahan di Bangka Belitung, selama Ridwan Djamaluddin menjabat.

"Saya sudah mengingatkan tempo hari berkali-kali. Persoalan RKAB ini, bukan hanya di Sulawesi Tenggara, di Bangka Belitung juga begitu. Maksud saya jangan hanya melihat Sulawesi, coba juga melirik di Babel. Saya yakin ada persoalan juga mengenai RKAB di Babel," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Babel, Azwari Helmi kepada Bangkapos.com, Kamis (10/8/2023) di sela aktivitasnya.

Helmi serius meminta Kejagung melihat izin RKAB perusahaan di Babel, untuk dapat memastikan tidak adanya praktik korupsi seperti yang terjadi di Sulawesi Tenggara.

"Jadi mohon disikapi oleh Kejagung, terkait RKAB pertimhan di Babel, supaya perizinannya bebas dari intervensi dan segalam macam," terangnya.

Selain persoalan RKAB, Helmi juga menanyakan terkait keberadaan Tim Pencegahan Penertiban Pengendalian Pemulihan Tambang Ilegal (TP4TI), yang pernah dibentuk Ridwan Djamaluddin, saat menjabat Pj Gubernur Babel.

Ia mempertanyakan, masih aktif atau sudah dibubarkan.

"Saya sudah juga mengingatkan, apa fungsi Satgas itu? apa maksudnya dibentuk? Ini juga perlu dirilik keberadaan apakah hanya melegalkan RKAB itu saja?

Mohon Kejagung melirik satgas itu, di mana keberadaan sekarang, masih aktif atau tidak?," kata politikus PPP ini.

Lebih jauh dikatakan Helmi, persoalan pertambangan timah di Babel saat ini masih carut marut. Sehingga masih perlu menjadi perhatian dan menjadi pekerjaan rumah Pj Gubernur Babel, Suganda, saat ini.

"Pj saat ini juga harus mengikuti, jangan hanya mengurusi stunting dan maling besar. Tetapi urus juga pertambangan. Kemarin ada dibentuk satgas tambang, bukan tidak mungkin ada persoalan RKAB di Babel ini. Soalnya sampai saat ini persoalan tambang masih carut marut, tidak terkendali," kata Helmi.

"Jadi Pj Gubernur sekarang harus juga menyikapi kondisi ini, jangan banyak omongan saja karena masih banyak persoalan di Babel ini belum selesai," lanjutnya.

Selain itu, Helmi mengharapkan bukan hanya persoalan perizinan pertambangan yang perlu diawasi Aparat Penagak Hukum (APH). Tetapi perizinan lain, seperti perkebunan, pertanian, tambak udang dan izin lainnya.

"Semua perizinan dilirik, karena ini menyangkut orang banyak, bukan hanya tambang. Perizinan perkebunan, tambak udang, semua perizinan. Kejagung melirik di Babel dengan harapan semua tertib dan Bangka Belitung menjadi lebih baik kedepan," pesannya.

(Bangkapos.com/Riki Pratama)