Mata Uang Rupiah Melemah Rp16.000 Per Dolar AS, Sri Mulyani: Bukan Melemah, Dolar yang Menguat

BANGKAPOS.COM--Dalam beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah melemah di tengah ketidakpastian global, bahkan hingga pekan ini, rupiah hampir menyentuh angka Rp 16.000 per dolar Amerika Serikat (AS).

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pelemahan ini bukan semata-mata akibat kinerja rupiah.

Dalam sebuah konferensi pers pada Rabu (25/10), Sri Mulyani berdalih pelamahan mata uang rupiah disebabkan menguatnya nilai doal Amerisak Serikat.

"Jadi sebenarnya, Rupiah bukan melemah. Namun, kondisi sekarang adalah dolar Amerika Serikat (AS) yang menguat." ujarnya seperti dikutip dari Kontan.co.id

Ia berpesan agar pergerakan rupiah dinilai dengan melihat perbandingan tahun ke tahun (year to date/YtD) atau dibandingkan dengan akhir tahun 2022, bukan hanya secara nominal.

Berdasarkan data Bloomberg yang diolah oleh Kementerian Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa hingga 20 Oktober 2023, nilai tukar rupiah melemah sebesar 0,7 persen YtD.

Menurutnya pelemahan rupiah ini tergolong lebih baik jika dibandingkan dengan pelemahan mata uang negara-negara lain.

Misalnya, yen Jepang mengalami pelemahan sebesar 14,3 persen YtD, ringgit Malaysia melemah 8,3 persen YtD, won Korea melemah 6,9 % YtD, dan baht Thailand melemah 5,5 % YtD.

Sri Mulyani menekankan bahwa selain rupiah, banyak mata uang lainnya juga mengalami pelemahan, dan ini disebabkan oleh penguatan dolar AS.

Ia menggarisbawahi perlunya melihat pelemahan mata uang dalam konteks global yang lebih luas.

"Dengan kondisi ini, bukan hanya Rupiah yang menguat. Namun banyak mata uang yang melemah. Sehingga, memang karena dolar AS yang cenderung sangat menguat," tandasnya. 

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan juga volume subsidi yang berpotensi melampaui target diperkirakan akan membebani anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini.

Buat Subsidi Energi Jebol

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan, nilai tukar rupiah memang berpotensi akan lebih tinggi dari asumsi dalam APBN 2023 yakni sebesar Rp 14.800 per dollar AS.

Sehingga melemahnya nilai tukar rupiah akan menyebabkan subsidi yang sudah dianggarkan pemerintah berpotensi jebol.

“Memang untuk (asumsi) dolarnya kemungkinan akan lebih tinggi dari Rp 14.800 yang di APBN. Nah mungkin dari situ dampaknya akan ada. Mudah-mudahan enggak terlalu besar tapi kenaikan bisa terjadi karena kenaikan kurs,” tutur Isa dalam konferensi pers APBN KITA, Rabu (25/10).

Untuk diketahui, nilai rupiah pada 24 Oktober 2023 tercatat Rp 15.943 (eop) atau rata-rata Rp 15.171 year to date (ydt), terdepresiasi 1,35 % dibandingkan posisi pada akhir tahun 2022.

Sementara itu, Isa mengatakan meningkatnya harga minyak tidak akan terlalu mempengaruhi naiknya anggaran subsidi energi. 

Dia mencatat pada September 2023 posisi Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$ 77,69 per barel secara ytd, dan masih lebih lebih rendah dari asumsi ICP dalam APBN yang sebesar US$ 90 per barel.

“Jadi kalau ini masih up and down masih di sekitar yang enggak terlalu tinggi, mudah-mudahan tidak loncat dari yang kita anggarkan dalam APBN kita,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, faktor volume subsidi juga akan menentukan anggaran subsidi.

Volume subsidi berpotensi jebol lantaran disalurkan kepada masyarakat yang tidak tepat.

“Nanti kebutuhan kompensasi dan subsidi dihitung berdasarkan realisasi perbulan yang nanti diaudit. Faktor lainnya (yang menyebabkan subsidi jebol) adalah volume, sehingga perlu dikendalikan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Isa pernah menyampaikan, potensi terlampauinya volume subsidi energi disebabkan pola konsumsi yang belum bisa dikendalikan secara optimal sebagaimana terjadi pada tahun lalu.

Dus, Isa meminta adanya pengendalian konsumsi ke otoritas terkait.

“Mengenai outlook subsidi energi dan kompensasi BBM, LPG, dan kami terus cermati hal itu. Kami terus mencermati hal tersebut karena ada potensi untuk itu (melebihi target) dan kami terus bekerja sama dengan badan usaha Pertamina dan PLN khsusunnya untuk bisa mengendalikan volume dari BBM dan listrik yang disubsidi untuk dikonsumsi,” kata Isa.

Sebagian Artikel ini diolah dari Kontan.co.id