Apa Gibran Bisa Diganti sebagai Cawapres Prabowo Jika MMMK Putuskan Anwar Usman dkk Langgar Etik?

BANGKAPOS.COM - Saat ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MMMK) tengah menyidangkan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi.

Dugaan pelanggaran etik ini masih terkait dengan putusan MK atas perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia capres-cawapres.

Seperti diketahui, putusan itu memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Joko Widodo, mencalonkan diri dalam Pilpres 2024.

Gibran pun mendaftar ke KPU sebagai Cawapres bagi Capres Prabowo Subianto.

Muncul pertanyaan, jika nanti MMMK memutus bahwa Ketua MK Anwar Usman dkk melanggar etik, lantas bagaimana nasib Gibran Rakabuming Raka. 

Pakar hukum tata negara Denny Indrayana meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutus dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi sebelum 8 November 2023.

Menurutnya, jika putusan etik diketok sebelum 8 November 2023 dan membatalkan putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia capres-cawapres, maka masih ada waktu perbaikan nama pasangan calon ke Komisi Pemlihan Umum (KPU) RI.

Sebab, masih ada tahap pergantian nama sesuai tahapan pencalonan pilpres yang diatur KPU lewat Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.

Pasalnya, bakal capres-cawapres yang belum berusia 40 tahun jadi tak memenuhi syarat maju di pilpres, sebagaimana ketentuan sebelumnya yang diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal tersebut sebelum adanya putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 berbunyi, “Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”.

"Saya baru saja membuka jadwal (pendaftaran bakal capres-cawapres), dan jadwal terkait pemeriksaan etik ini adalah pengusulan bakal pasangan calon (presiden) pengganti di KPU. Tahapannya itu, Yang Mulia, kalau menurut jadwal yang kami baca, adalah 26 Oktober sampai dengan 8 November 2023," kata Denny dalam sidang perdana MKMK, Kamis (26/10/2023) dikutip dari kompas.com.

Sidang ini beragendakan klarifikasi para pelapor dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia capres-cawapres.

"Salah satu yang menjadi perhatian publik dan pertanyaan publik adalah apakah ada gunanya pemeriksaan ini," ujar Denny yang berdomisili di Melbourne, Australia itu.

"Karena concern kami dengan putusan 90 yang kontroversial itu adalah keterkaitannya dengan pasangan calon di Pilpres 2024, dan waktu terakhir untuk mengajukan penggantiannya adalah 8 November, 10 hari kerja dari sekarang," katanya lagi.

Ia kemudian berharap MKMK bisa mempercepat pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pendeknya waktu.