Daftar UMP Bali, Gorontalo, NTT dan NTB 2024, Berdasarkan PP51 Tahun 2023 Mengalami Kenaikan Drastis

BANGKAPOS.COM - Upah Minimum Provinsi (UMP) di Bali, NTT, NTB dan Gorontalo pada 2024 dipastikan mengalami kenaikan.

Kenaikan UMP Bali, NTT, NTB dan Gorontalo terjadi bila mengaku pada Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Meskipun pemerintah pusat sudah menetapkan adanya kenaikan, namun pemerintah Bali hingga saat ini masih membahas dengan stakeholder terkait besaran kenaikan UMP Bali berdasarkan aturan tersebut.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan ESDM Provinsi Bali, I.B. Setiawan mengakan mereka telah menyiapkan kebijakan dan formula kenaikan UMP Bali.

“Hasilnya paling lambat tanggal 20 November kami laporkan ke Pj Gubernur sehingga target UMP tanggal 21 November bisa kami kejar. Kondisi ini terjadi di seluruh Provinsi di Indonesia,” kata Setiawan dilansir dari Tribunbali.com.

Ketika disinggung apakah akan ada kenaikan UMP dan UMK jika dibandingkan dengan tahun ini, Setiawan mengatakan harusnya ada peningkatan. 

“Semestinya ada (peningkatan jumlah UMP dan UMK), by the way tunggu setelah rapat Dewan Pengupahan ya,” tutupnya.

Sementara itu Kepala Disnakertrans NTB I Gede Putu Ariadi menjelaskan, kenaikan UMP NTB akan menyesuaikan dengan formula yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.

"Tinggal datanya dimasukan dari BPS (Badan Pusat Statistik) inflasi kita termasuk tinggi, pertumbuhan ekonomi kita berapa, angka pengangguran kita berapa," kata Gede Ariadi, Jumat (17/11/2023) dilansir dari Tribunlombok.com.

Berdasarkan data yang dirilis BPS NTB, inflasi NTB sampai Oktober 2023 berada di angka 2,66 persen, lebih tinggi dari rata-rata inflasi nasional yang 2,56 persen.

Dan berdasarkan angka inflasi tersebut, UMP NTB 2023 mengalami kenaikan hingga 4 persen atau sekitar Rp 70.000 saja.

Sementara itu Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, pada dalam keterangan tertulis, Jumat (10/11/2023) meminta para kepala daerah agar segera menentukan upah minimum Provinsi (UMP) 2024.

Selambat-lambatnya penetapan UMP kata Ida Fauziyah pada 21 November 2023.

Sedangkan untuk penetapan upah minimum Kabupaten/Kota, Ida meminta kepada kepala daerah penetapannya paling lambat 30 November 2023.

Bila mengacu pada PP No. 51 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, UMP Bali 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 407.000 dibandingkan UMP Bali 2023.

Atau UMP Bali 2023 sebesar Rp2.713.672,28, mengacu pada PP 51 tahun 2023, naik menjadi Rp3.120.722,80.

Berikut selengkapnya Daftar UMP Gorontalo, UMP Bali, UMP NTB dan UMP NTT yang terbaru:

1. Gorontalo : Rp2.989.350,00 menjadi Rp3.437.752,50 = (448.000)
2. Bali: Rp2.713.672,28 menjadi Rp3.120.722,80 = (407.000)
3. NTB: Rp2.371.407,00 menjadi Rp2.727.118,05 = (355.000)
4. NTT: Rp2.123.994,00 menjadi Rp2.442.593,10 = (318.000)

Berikut Daftar UMP di seluruh provinsi yang ada di Indonesia dari terbesar hingga terendah:

1. DKI Jakarta: Rp4.901.798,00 menjadi Rp5.637.067,70 = (735.000)
2. Papua - Rp3.864.696,00 menjadi Rp4.444.400,40 = (579.000)
3. Bangka Belitung: Rp3.498.479,00 menjadi Rp4.023.250,85 = (524.000)
4. Sulawesi Utara: Rp3.485.000,00 menjadi Rp 4.007.750,00 = (522.000)
5. Aceh: Rp3.413.666,00; menjadi Rp3.925.715,90 = (512.000)
6. Sumatra Selatan: Rp3.404.177,24 menjadi Rp3.914.803,55 = (510.000)
7. Sulawesi Selatan: Rp3.385.145,00 menjadi Rp3.892.916,75 = (507.000)
8. Papua Barat - Rp3.282.000 menjadi Rp3.774.300,00 = (492.000)
9. Kepulauan Riau: Rp3.279.194,00 menjadi Rp3.771.073,10 = (491.000)
10. Kalimantan Utara: Rp3.251.702,67 menjadi Rp3.739.457,30 = (487.000)
11. Kalimantan Timur: Rp3.201.396,04 menjadi Rp3.681.605,40 = (480.000)
12. Riau: Rp3.191.662,53 menjadi Rp3.670.365,30 = (478.000)
13. Gorontalo : Rp2.989.350,00 menjadi Rp3.437.752,50 = (448.000)
14. Maluku Utara : Rp2.976.720,00 menjadi Rp3.423.228,00 = (446.000)
15. Jambi: Rp2.943.033,08 menjadi Rp3.384.487,95 = (441.000)
16. Sulawesi Barat - Rp2.871.794,82 menjadi Rp3.302.563,10 = (430.000)
17. Maluku - Rp2.812.827,66 menjadi Rp3.234.751,05 = (421.000)
18. Sulawesi Tenggara: Rp 2.758.984,54 menjadi Rp 3.172.831,60 = (413.000)
19. Sumatra Barat: Rp 2.742.476,00 menjadi Rp3.153.847,40 = (411.000)
20. Bali: Rp2.713.672,28 menjadi Rp3.120.722,80 = (407.000)
21. Sumatra Utara: Rp 2.710.493,93 menjadi Rp3.117.066,95 = (406.000)
22. Banten: Rp2.661.280,11 menjadi Rp3.060.472,00 = (399.000)
23. Lampung: Rp2.633.284,59 menjadi Rp3.028.276,60 = (394.000)
24. Sulawesi Tengah: Rp2.599.456,00 menjadi Rp2.989.374,40 = (389.000)
25. Bengkulu: Rp2.418.280,00 menjadi Rp2.781.002,00 = (362.000)
26. NTB: Rp2.371.407,00 menjadi Rp2.727.118,05 = (355.000)
27. NTT: Rp2.123.994,00 menjadi Rp2.442.593,10 = (318.000)
28. Jawa Timur: Rp2.040.244,30 menjadi Rp2.346.280,60 = (306.000)
29. Jawa Barat: Rp1.986.670,17 menjadi Rp2.284.670,50 = (298.000)
30. DI Yogyakarta: Rp1.981.782,39 menjadi Rp2.279.049,30 = (297.000)
31. Jawa Tengah: Rp1.958.169,69 menjadi Rp2.251.894,35 = (293.000).

(Bangkapos/Hendra)