Pilpres 2024
Rapor Merah Ganjar ke Jokowi, Hasil Survei Masyarakat Puas, Mahfud Sebut Menkopolhukamnya Saya
Soal raport merah Ganjar ke Jokowi, PKS sebut dulu muji sekarang maki-maki, Mahfud MD akui masyarakat puas kinerja pemerintah
Penulis: Hendra CC | Editor: Evan Saputra
"Tentu harus ditanyakan pada Menko Polhukam," kata Airlangga di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/11/2023).
Airlangga menuturkan bahwasanya dirinya adalah menteri yang menangani bidang ekonomi.
"Karena saya menangani ekonomi, pak Menko menangani Polhukam," ujarnya.
Respon senada disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad atas pernyataan Ganjar soal rapor merah tersebut.
Dasco awalnya mempertanyakan, apakah nilai 5 dari skala 1-10 yang diberikan Ganjar murni penilaian pribadi atau justru penilaian dari tim pemenangan.
"Saya belum tahu apakah itu evaluasi pribadi atau evaluasi tim pemenangan nasionalnya Ganjar-Mahfud," kata Dasco kepada awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023).
Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu pun mengarahkan agar Ganjar menanyakannya ke pasangannya sendiri, Mahfud MD.
"Karena kalau saya lihat juga di situ kan ada Pak Mahfud sebagai penanggungjawab Polhukam," kata Dasco.
"Sehingga nanti beliau (Mahfud MD) silakan, saya nggak mau berkomentar lebih banyak karena belum tahu apakah itu kebijakan, apakah evaluasi personal, atau dari tim evaluasinya," ujar Dasco.
Puan Suruh Tanyakan ke Ganjar
Terpisah, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani meminta semua pihak untuk tidak berpikir macam-macam mengenai kritik Ganjar Pranowo soal rapor merah penegakan hukum era Presiden Jokowi.
Diketahui PDIP merupakan partai politik pengusung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.
Menurutnya, kritik Ganjar tersebut tidak boleh terus dihubungkan dengan Pemilu.
Dia bilang, kritik itu bisa jadi bahan evaluasi saja.
"Jangan kita berpikir yang macam-macam lah, jangan berpikir karena ini dalam menjelang pesta demokrasi atau menjelang pemilu jadi ada pemikiran macam-macam otokritik atau kemudian evaluasi tentu saja harus dilakukan untuk Indonesia," kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/11/2023).
| PDIP Ajukan Gugatan ke PTUN, Sebut Gibran Bisa Batal Dilantik Jadi Wapres Jika KPU Langgar Hukum |
|
|---|
| Pelantikan Presiden Tetap di Jakarta Bukan di IKN, MPR Revisi Tata Tertib Pelantikan |
|
|---|
| Reaksi Titiek Soeharto saat Ditanya Apakah Bersedia Jadi Ibu Negara Dampingi Presiden Prabowo |
|
|---|
| Apa Kata Anies Baswedan Ketika Ditanya soal Rekonsiliasi dengan Prabowo : Kita Teman Demokrasi |
|
|---|
| Usai Putusan MK Tolak Gugatan, Kubu Anies dan Ganjar Kini Beri Selamat Kepada Prabowo-Gibran |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.