TPN Ganjar-Mahfud Minta KPU Bertanggung Jawab Terkait Data Pemilih KPU yang Dibobol dan Dijual

BANGKAPOS.COM--Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengeluarkan pernyataan tegas terkait pembobolan data pemilih yang baru-baru ini terjadi.

Wakil Ketua TPN, Andika Perkasa, menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bertanggung jawab atas kebocoran data pemilih yang disebut sebagai hasil peretasan.

Andika Perkasa menyatakan keprihatinannya atas insiden ini, mengkhawatirkan bahwa pembobolan data pemilih dapat berdampak negatif pada proses Pemilu 2024.

Ia menyoroti bahwa data pemilih yang saat ini berada di tangan pihak yang tidak memiliki kewenangan dapat menjadi alat untuk mengintervensi keputusan-keputusan KPU.

"Sangat mungkin ini digunakan untuk melakukan intervensi terhadap keputusan-keputusan KPU sendiri nantinya," ujar Andika Perkasa pada Rabu (29/11/2023), seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Andika Perkasa juga mengajukan permintaan kepada KPU untuk segera melakukan pencarian sumber masalah dan menjelaskannya secara detail kepada publik.

Hal ini bertujuan agar data yang telah terbocor tidak dapat digunakan untuk mengintervensi keputusan KPU, terutama yang berkaitan dengan aspek digital.

Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud MD, Andi Widjajanto, turut angkat bicara terkait isu ini.

Ia mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk berkoordinasi dengan KPU terkait kebocoran data.

"Harus disikapi secara serius baik oleh penyelenggara pemilihan umum maupun oleh kementerian lembaga dalam hal ini Kominfo dan BSSN," tegas Andi Widjajanto.

Andi menegaskan bahwa peretasan data pemilih merupakan isu yang sangat sensitif dan strategis.

Oleh karena itu, koordinasi antara KPU, Kominfo, dan BSSN dianggap sangat penting untuk memastikan keamanan Pemilu 2024.

"Kombinasi antara KPU, Kominfo, dan BSSN, kami tekankan untuk betul-betul diperkuat agar kasus-kasus peretasan seperti ini bisa segera ditanggulangi dan dipastikan dicegah untuk memastikan Pemilu berjalan dengan baik," ujar Andi.

Sebelumnya, seorang peretas anonim dengan nama "Jimbo" mengklaim telah berhasil meretas situs kpu.go.id dan mengakses data pemilih.

"Jimbo" membagikan sejumlah contoh data pemilih sebagai bukti, termasuk informasi pribadi seperti NIK, nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, dan lainnya.

Data tersebut dijual dengan harga mencapai 74.000 dolar Amerika atau sekitar 1,1 miliar rupiah.

"Jimbo" juga mengunggah tangkapan layar yang dianggap sebagai bukti keberhasilan peretasannya.

(Wartakotalive.com/DES/Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com