Komisi III DPRD Babel Soroti Banjir Kampung Amau, Harus Ada Tindakan Kongkret dari Hulu ke Hilir

"Karena dari bahasanya saja Amau itu tempat nampung air. Artinya ketika di situ ada pemukiman, mereka sudah sadari mereka berada di penampungan air. Sehingga dalam penanggulangan banjir sangat terkendala kondisi psikologis masyarakat," kata, Bakri. 

Menurut dia, sebenarnya ada cara jitu dengan merelokasi ke tempat lain dan lahan yang direlokasi dijadikan kolam retensi.

Namun kenyataannya yang ada 1.065 meter persegi dalam sekian tahun dari total kebutuhan 4 hektare atau 40 ribu meter persegi.

Penanganan banjir memang harus dilakukan hulu ke hilir termasuk terhadap area pemukiman maupun fasilitas drainase yang harus ditangani secara menyeluruh, termasuk mindset masyarakat.

"Jadi bukan bicara anggaran ada kondisi-kondisi yang menjadi kendala. Kita memprioritaskan kolam retensi padahal untuk bisa membangun kolam retensi harus ada relokasi, harus ada keinginan masyarakat untuk membebaskan lahannya, harus relokasi," jelas Bakri. 

Dia juga meminta Dinas PUPR Kabupaten Belitung agar membuat proposal sebagai akumulasi konsep yang sudah ada berupa tanggul penahan buka-tutup.

Nanti proposal disampaikan ke pemerintah provinsi dan Balai SDA. Melalui kerjasama dengan berbagai pihak, persoalan menahun ini pun dapat terselesaikan. 

"Kami tanggapi positif dan apresiasi yang dalam kapasitas mereka legislatif provinsi datang ke kabupaten yang punya masalah menahun. Ini bentuk perhatian yang luas agar pembangunan di Kabupaten Belitung di pemukiman kumuh dan penanggulangan banjir serta penanganan sumber daya air," kata Bakri.

(Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari)