DPRD Belitung Tunda Rapat Paripurna, Ambil Sikap Politis Terkait Muncul KTA Parpol Atas Nama Yuspian

BANGKAPOS.COM, BELITUNG -- DPRD Kabupaten Belitung menunda agenda rapat paripurna yang membahas tentang RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045 dan Penyampaian Nota Pengantar rancangan Perubahan KUA dan rancangan Perubahan PPAS, Senin (29/7/2024).

Penundaan rapat paripurna tersebut menyusul munculnya kartu tanda anggota (KTA) Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Yuspian.

Rapat yang dijadwalkan tersebut pun hanya berlangsung sekitar lima menit, saat Ketua DPRD Belitung Ansori pun menyampaikan sikap politis penundaan rapat paripurna. 

Hal tersebut menyikapi permohonan pengunduran diri Pj Bupati Belitung kepada Mendagri. Termasuk adanya pemberitaan di berbagai media terkait terbitnya KTA salah satu parpol atas nama Pj Bupati Belitung, Yuspian.

"Dalam hal ini DPRD Belitung, sikap politik terkait pengunduran diri DPRD Kabupaten Belitung telah mengajukan usulan pengganti Pj Bupati untuk menjamin kepastian penyelenggaraan pemerintahan di daerah," kata Ansori dalam rapat paripurna. 

Baca juga: Pj Bupati Belitung Yuspian Bantah Dirinya Terdaftar di Parpol: Belum Pernah Menerima KTA

"Kedua, terkait terbitnya KTA tersebut, adanya aspek yuridis dan administratif di dalam UU 20 tahun 2023 tentang ASN juncto PP 37 Tahun 2004 tentang larangan PNS menjadi anggota parpol yang tentunya harus dipatuhi berkenaan dengan pemberhentian PNS-nya," imbuhnya. 

Berdasarkan rapat gabungan yang dilakukan DPRD Belitung, maka anggota DPRD bersepakat agar rapat paripurna dihentikan sampai adanya kejelasan dan kepastian hukum atas hal tersebut. 

Ansori pun meminta persetujuan terakhir dari anggota DPRD Belitung. Anggota pun menyatakan setuju, Ansori mengetok palu menyatakan rapat paripurna akan ditunda. (Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari)