Bawaslu Bangka Selatan Belum Temukan Indikasi Kecurangan Selama Tahapan Pilkada Serentak 2024

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung memastikan belum menemukan dugaan pelanggaran dalam tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024. 

Baik terkait dengan dugaan pelanggaran pidana administratif maupun dugaan pelanggaran lainnya. Khususnya indikasi kecurangan Pilkada yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di lapangan.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, Azhari bilang, sejauh ini pihaknya belum menemukan ataupun mendapatkan laporan dari masyarakat ihwal indikasi kecurangan Pilkada.

Begitu pula laporan yang disampaikan oleh panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kecamatan, desa maupun kelurahan. Menurutnya hingga kini tahapan pilkada masih berjalan sesuai ketentuan dan jadwal yang berlaku.

“Untuk saat ini belum ada, baik itu laporan dugaan pelanggaran ataupun sengketa,” kata dia kepada Bangkapos.com, Jumat (2/8/2024).

Azhari memaparkan, selama tahapan pencocokan dan penelitian atau coklit sejak 24 Juni-24 Juli 2024 Bawaslu tidak menerima laporan krusial. Proses coklit merupakan tahap yang krusial dalam menyusun daftar pemilih.

Oleh karena itu, petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) mesti melakukan coklit sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Hal itu perlu dipastikan agar tidak ada warga negara yang kehilangan hak pilihnya di Pilkada 2024.

Bawaslu telah melakukan uji petik terhadap 12.729 sampel, hasilnya  masih mendapatkan beberapa temuan yang harus dan wajib segera ditindaklanjuti oleh KPU. Di antaranya masih terdapat masyarakat yang dinyatakan memenuhi syarat tidak tercoklit.

Begitu pula pemilih memenuhi syarat akan tetapi  masuk ke dalam kategori tidak memenuhi syarat (TMS). Beberapa temuan tersebut telah dilaporkan ke KPU agar segera dapat ditindaklanjuti.

“Dari hasil tersebut kami telah melayangkan surat saran perbaikan kepada KPU, melalui jajaran kami di panwascam kepada seluruh jajaran panitia pemilihan kecamatan (PPK-Red) untuk ditindaklanjuti. Alhamdulillah mereka sudah menindaklanjuti,” papar Azhari.

Di samping itu lanjut dia, guna meminimalisir pelanggaran pihaknya mengutamakan pencegahan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum.

Tak hanya itu, ada tiga isu yang menjadi atensi pengawasan Bawaslu dalam upaya menjamin kelancaran Pemilu. Mulai dari  distribusi logistik, politik uang, dan intimidasi.

Tidak hanya itu, kian dekatnya tahapan pencalonan Bawaslu terus melakukan penguatan kapasitas dalam menghadapi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa jajaran ad hoc.

Dengan begitu jajaran panitia pengawas pemilu Panwaslu kecamatan, kelurahan dan desa bisa melakukan proses pengawasan secara maksimal.

Penguatan kapasitas dinilai sangat penting lantaran berkaitan dengan aturan ada perbedaan antara pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan serta bagaimana penanganannya.

Dengan sasaran ataupun tujuan utama jajaran badan ad hoc dapat mencapai target dalam meningkatkan keterampilan dan pemahaman dalam tata cara penyelesaian sengketa.

“Bawaslu tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Perlu dukungan dari semua pihak, khususnya masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya setiap tahapan pilkada,” ucapnya.

Walaupun begitu kata Azhari, pihaknya akan selalu melakukan pengawasan secara melekat setiap tahapan pilkada. Bawaslu menyoroti tahapan pencalonan dan kampanye menjadi waktu krusial dan sarat akan meningkatnya potensi kecurangan.

Selama masa kampanye banyak cara yang bisa dilakukan supaya partai atau calon bisa terinformasi, bisa tersosialisasi di masyarakat. Selain itu lokus untuk penempatan alat-alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan sesuai ditentukan KPU.

“Karena pada tahapan pencalonan dan tahapan kampanye mungkin potensi-potensi itu sangat tinggi. Jadi kita akan terus melakukan pengawasan melekat,” pungkas Azhari. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)