PJ Wali Kota Sudah Tahu Nama ASN dan Honorer Diduga Tak Netral di Pilkada dan Akan Diperiksa BKPSDMD

BANGKAPOS.COM, BANGKA--  Wali Kota Pangkalpinang didemo oleh massa dari Kesatuan Aksi Harapan Masyarakat Indonesia (KAHMI) Pangkalpinang dan Tim Relawan Kotak Kosong, Jumat (25/10/2024).

Mereka menuntut agar aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahan Kota Pangkalpinang termasuk para honorer untuk netral di dalam Pilkada Pangkalpinang atau Pilwako Pangkalpinang.

Massa juga menuntur agar Pj Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama untuk menindak para ASN, lurah serta honorer yang disinyalir terlibat dalam politik atau tak netral dalam Pilwako Pangkalpinang.

Sejumlah nama para ASN, Lurah dan honorer telah disampaikan oleh perwakilan massa demo ke Pj Wali Kota Pangkalpinang untuk ditindak tegas.

PJ Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama pun langsung menggelar rapat khusus dengan asisten, kepala OPD, camat, hingga lurah menindaklanjuti tuntutan massa tersebut.

Usai rapat khusus Budi Utama menegaskan bahwa pihaknya akan memanggail sejumlah nama-nama yang telah dilaporkan karena diduga tak netral.

"Senin nanti, kami akan memanggil tenaga honorer yang disebut dalam laporan. Proses klarifikasi akan kami lakukan, dan jika bukti-bukti telah dihapus, kami akan menelusuri jejak digitalnya," tegas Budi.

Ia juga mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN dan honorer dalam proses pemilihan yang akan datang.

Laporan dugaan ASN tidak netral dalam Pilkada ini sudah diingatkannya. Peringatan yang pertama dan terakhir kali ini agar ditindaklanjuti.

"Saya sudah perintahkan kepada seluruh OPD untuk menjaga netralitas. Ini adalah peringatan pertama dan terakhir untuk kita semua jelang hari pemilihan nanti," tegas Budi kepada awak media.

Namun untuk kepastikan penindakan secara tegas, pihaknya masih menunggu hasil dari pemeriksaan dari Bawaslu Kota Pangkalpinang sebagaimana yang dilaporkan oleh Tim Kotak Kosong dalam aksi damainya.

Dia mengingatkan agar seluruh pejabat di lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang turut menjaga integritas, sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan baik.

"Aksi damai yang digelar KAHMI ini menjadi pengingat bagi seluruh ASN dan tenaga honorer untuk bersikap netral, menjelang Pemilihan Kepala Daerah Pangkalpinang 2024," tambahnya.

ASN dan Honorer Akan Diperiksa

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Pangkalpinang, Fahrizal, memastikan pihaknya akan segera memanggil ASN dan tenaga honorer yang diduga melanggar netralitas dalam menghadapi Pilkada 2024.

Fahrizal menjelaskan, proses pemeriksaan akan dilakukan dengan hati-hati dan berlandaskan aturan yang berlaku. 

"Kami akan melakukan pemanggilan terlebih dahulu, lalu memeriksa ASN dan honorer yang namanya disebutkan dalam laporan. Setelah itu, baru akan diputuskan langkah selanjutnya. Tidak bisa tergesa-gesa, kita harus mengikuti aturan yang ada,"ujar Fahrizal.

Ia menegaskan bahwa seluruh ASN dan tenaga honorer Pangkalpinang telah diingatkan berkali-kali untuk menjaga netralitas, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun di media sosial. 

"ASN dan honorer diminta tidak memasang konten kampanye di status WhatsApp atau media sosial lainnya, baik di Instagram atau Facebook," jelasnya.

Meski laporan ini merupakan laporan tertulis pertama yang diterima pihak BKPSDMD, Fahrizal mengaku pihaknya sudah kerap mendapat laporan lisan terkait netralitas ASN, namun tak dapat bertindak tanpa data yang jelas. 

"Untuk laporan lisan, kami memang tidak bisa menindaklanjutinya. Kami harus berpegang pada bukti konkret," tambahnya.

Lebih lanjut, BKPSDMD akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pangkalpinang untuk memastikan proses klarifikasi berjalan sesuai prosedur. Jika terdapat dugaan pelanggaran, Fahrizal menegaskan akan ada tindakan lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami akan bekerja sama dengan Bawaslu untuk menggali lebih dalam, terutama bila ada pelanggaran nyata. Harapan kami, kasus ini menjadi yang terakhir. ASN memang harus netral dan tidak menciderai prinsip demokrasi," ungkapnya.

Tuntutan Massa Pendemo

Kesatuan Aksi Harapan Masyarakat Indonesia (KAHMI) Pangkalpinang dan Tim Kotak Kosong Kota Pangkalpinang menggelar aksi damai di depan kantor Wali Kota Pangkalpinang.

Ratusan pendemo datang ke halaman Kantor Wali Kota Pangkalpinang untuk memperjuangkan demokrasi, keadilan dan kebebasan dalam proses pemilihan.

Dalam aksi tersebut, KAHMI Pangkalpinang membawa berbagai spanduk yang mengekspresikan keresahan mereka.

Beberapa spanduk bertuliskan, "Jangan Kotori Kampung Kami dengan Ulah Norakmu" dan "Sikat Habis RT/RW yang Tidak Netral," menyerukan pentingnya netralitas pejabat lokal, mulai dari RT/RW hingga tingkat kelurahan dan kecamatan.

Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama turun langsung menemui massa aksi yang didampingi pejabat pimpinan tinggi Kota Pangkalpinang.

Aksi ini juga diawasi ketat oleh tim keamanan dari kepolisian, yang berada di barisan terdepan untuk menjaga ketertiban jalannya demonstrasi.

Salah satu tuntutan utama yang disampaikan KAHMI adalah terkait dugaan ketidaknetralan beberapa ASN, honorer, hingga lurah di Kota Pangkalpinang yang diduga berpihak pada calon tertentu dalam Pilkada. 

Ketua Koordinator Tim Kolom Kosong Kota Pangkalpinang , Eka Mulia Putra menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan tentang ketidaknetralan pejabat dan ASN, yang bahkan melibatkan RT/RW dalam upaya mengumpulkan data pemilih serta dugaan penyalahgunaan jabatan untuk menjanjikan politik uang.

"Kami hadir hari ini untuk mengingatkan Penjabat Wali Kota bahwa ASN dan honorer, dari camat hingga RT/RW, harus netral. Pilkada harus bebas dari praktik yang menciderai demokrasi. Tidak bisa dibayangkan jika aparat setempat justru berpihak dan memanfaatkan wewenangnya. Ini adalah tuntutan kami," tegas Eka Mulia Putra dalam orasinya.

"Semua pejabat di Pemkot Pangkalpinang ini sudah dikondisikan oleh paslon, sehingga bisa bebas menciderai demokrasi pada momen Pilkada ini, ada yang membentengi dibelakangnya," tambahnya.

Eka juga mengungkapkan bahwa beberapa anggota timnya mengalami pelecehan verbal melalui media sosial oleh sejumlah honorer yang dinilai tidak netral. 

Ia mendesak Wali Kota untuk mengambil langkah tegas terhadap ASN dan honorer yang terindikasi tidak netral dalam kontestasi politik ini.

Kepada Bangkapos.com, Eka menegaskan, KAHMI akan terus mengawal respons dari Penjabat Wali Kota Pangkalpinang terkait tuntutan ini. 

Ia berharap ada sanksi yang jelas dan tegas bagi ASN maupun honorer yang terlibat dalam praktik ketidaknetralan.

Menurutnya, keberpihakan para aparatur ini bukan hanya mencoreng wajah demokrasi, tapi juga mempengaruhi hasil Pilkada yang seharusnya jujur dan adil.

"Kami akan terus menunggu keputusan Pj Wali Kota terkait langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini. Ini bukan hanya soal Pilkada, tapi juga soal kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," ujar Eka.

Dia menegaskan, aksi ini menandai desakan serius dari masyarakat agar ASN dan honorer menjaga netralitas, menegaskan bahwa di tengah pesta demokrasi, keberpihakan aparatur hanya akan mencederai keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah/Hendra)