Bupati Basel Ancam Ganti Kepala Dinas Tak Aktif Dalam Program Aik Bakung untuk Layani Masyarakat

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Bupati Bangka Selatan ( Basel ), Riza Herdavid siap memberikan sanksi tegas terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang tidak mau memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dalam program Ajak Bupati Kite Sambang Kampung atau Aik Bakung pertama di tahun 2025 ini.

Ia bahkan tidak segan untuk mengganti pejabat yang dinilai tidak mampu memberikan kinerja maksimal.

“Saya mau eselon dua dan tiga itu lengkap hadir (Program Aik Bakung). Kalau tidak hadir saya sudah punya wacana dengan wakil bupati untuk memberi ketegasan,” kata Riza kepada Bangkapos.com, Rabu (22/1/2025).

Menurutnya lewat Aik Bakung merupakan program kegiatan jemput bola yang masuk ke dalam skala prioritas kepemimpinan Riza Herdavid dan Debby Vita Dewi. Sekaligus program yang pro rakyat karena mendekatkan seluruh pelayanan kepada masyarakat hingga ke pelosok desa. Terpenting mampu memangkas proses birokrasi yang panjang dan berbelit. Dampaknya masyarakat dapat lebih cepat merasakan pelayanan publik yang dihadirkan pemerintah ke desa-desa.

Tidak hanya itu, lewat program Aik Bakung dirinya turut melakukan penilaian kinerja terhadap aparatur sipil negara (ASN) khususnya kepala dinas. Pasalnya, setiap pejabat telah diberikan beban kerja yang harus direalisasikan setiap tahunnya. Terkhusus bagi perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, kinerja kepala dinas akan menjadi perhatian setiap pelaksanaan Aik Bakung.

“Kalau mereka saja sudah tidak mau hadir dalam acara Aik Bakung sama saja menghina masyarakat saya. Sementara saya dengan bu wakil bupati dengan segala kerendahan hati harus terus melaksanakan program ini,” tegas Riza Herdavid.

Diakui dia program Aik Bakung tidak akan bisa berjalan maksimal tanpa peran seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Lewat Aik Bakung pemerintah mencoba mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat secara jemput bola di pedesaan. Masyarakat tidak perlu lagi datang ke ibukota kabupaten guna mengurus administrasi, melainkan pelayanan publik yang dipindahkan ke desa.

Mulai dari pembuatan dokumen kependudukan, pelayanan kesehatan, pasar murah, pembayaran pajak kendaraan maupun bangunan, pembuatan sertifikat tanah hingga perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) serta beberapa pelayanan publik lainnya. Seluruh keluhan yang disampaikan masyarakat bisa diselesaikan dalam waktu 3x24 jam. Dinilai sangat penting mendekatkan program pemerintah dengan masyarakat tanpa ada sekat. Guna mewujudkan semuanya kepemimpinan Riza-Debby butuh orang yang punya komitmen, ada di tempat untuk melayani masyarakat.

“Kalau tidak dibantu pegawai negeri sipil (PNS-Red) siapalah kami. Artinya kami butuh PNS andal, ASN kuat untuk menjadi pelayan masyarakat yang baik,” paparnya.

Kendati demikian kata Riza Herdavid dirinya telah melakukan pendataan terhadap kepala dinas maupun pegawai yang absen dalam kegiatan Aik Bakung perdana. Namun, dirinya masih enggan membeberkan siapa saja pejabat yang absen. Dalam sepekan ke depan pihaknya akan memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kalau dia tidak mau hadir sanksinya akan segera boleh kawan-kawan catat. Saya sudah perintahkan untuk seminggu ini segera keluar hasilnya, kita berikan sanksi dan sesuai regulasi yang ada,” tukas Riza Herdavid. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)