Berita Viral

Beda dengan Respati Ardi, Bobby Nasution Larang Warga Sumut Kibarkan Bendera One Piece

Penulis: Fitri Wahyuni
Editor: Fitriadi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

POLEMIK BENDERA ONE PIECE -- Beda dengan Respati Ardi, Bobby Nasution Larang Warga Sumut Kibarkan Bendera One Piece

Di tengah polemik pemasangan bendera One Piece menjelang HUT ke-80 RI, Wali Kota Solo Respati Achmad Ardianto justru tak melarang warganya mengibarkan bendera tersebut.

Menurut Respati Ardi, bendera One Piece merupakan bentuk kreasi.

Selain itu, ia juga berpendapat tidak ada aturan baku mengenai pemasangan bendera dan simbol-simbol lain dalam menyemarakkan HUT RI.

Oleh karenanya, Wali Kota Respati Ardi memperbolehkan warganya untuk mengibarkan bendera milik kru bajak laut sebuah seri manga Jepang tersebut.

“Nggak (melarang). Keren. Bagus. Yang penting Indonesia harus yang utama. Bendera lambang negara yang dilindungi undang-undang,” ungkapnya saat ditemui di SD Tamirul Islam, Senin (4/8/2025), dilansir Tribun Solo.

“Mau masang One Piece, Gatot Kaca, Ramayana. Kan nggak ada SOP tertulis kan itu kreasi aja. Tapi kalau kita wajib memasang Bendera Merah Putih,” terangnya.

Menurut dia, tidak perlu ada penertiban-penertiban.

Berbagai simbol-simbol lain yang dipasang di antara lambang negara menurutnya sah-sah saja.

Sejumlah pihak menilai bahwa pemasangan bendera one piece merupakan bagian dari provokasi.

Namun, menurutnya, hal ini tinggal sudut pandang yang diambil.

“Mau one piece, mau tokoh Sudiroprajan, tokoh Gilingan, Semar keren bagus. Ya tinggal sudut pandangnya aja. One Piece, tokoh pewayangan, Ramayana, saya kira sama dengan cerita-ceritanya."

"Bagus-bagus aja yang penting Indonesia tetap dipasang. Mau one piece, gatot kaca boleh. Nggak (perlu ditertibkan),” kata Respati Ardi.

Bendera One Piece Legal 100 Persen

Pakar hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengonfirmasi bahwa pengibaran bendera One Piece legal 100 persen.

“Ya, benar tidak ada aturan baik undang-undang, peraturan pemerintah (PP), maupun putusan pengadilan yang melarang bendera tersebut,” kata Abdul kepada Kompas.com, Sabtu (2/8/2025).

Halaman
123

Berita Terkini